Ungkap Hasil Pengawasan DPSHP, Bawaslu Pekanbaru Beberkan Fakta dan Kendala di Lapangan

PEKANBARU, POTRETNEWS.com – Sejumlah “catatan” diungkap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru pasca pengumuman Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru. Catatan itu merupakan fakta dan kendala di lapangan yang ditemukan oleh Bawaslu Pekanbaru selama melakukan pengawasan, mulai dari hasil pleno tingkat kelurahan hingga pleno tingkat Kota Pekanbaru. Komisioner Bawaslu Pekanbaru Rizqi Abadi mengatakan adapun fakta dan kendala lapangan yang ditemui diantaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengecek apakah mereka terdaftar dalam daftar pemilih yang ditempel di kelurahan maupun tempat umum.

Kemudian tidak lengkapnya elemen data pada daftar pemilih yang diterima Bawaslu Kota Pekanbaru, dan yang diumumkan oleh PPS. Sehingga menghambat pencermatan data kegandaan dan data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS).

“Lalu, masih ditemukannya pemilih yang ditempatkan pada TPS yang berjauhan dari lokasi TPS, serta masih belum ada keputusan yang jelas oleh KPU terkait lokasi TPS pada wilayah perbatasan,” ucapnya saat Konferensi Pers di Aula Bawaslu Kota Pekanbaru, Jumat (19/5/2023).

Tak hanya itu, Rizqi yang didampingi Komisioner Bawaslu Pekanbaru lainnya, Yasrif Yakub Tambusai dan Siti Syamsiah memaparkan kalau pihaknya juga masih menemukan sejumlah pemilih yang belum masuk ke dalam daftar pemilih di DPSHP, dan warga dari luar kota yang belum terdaftar dalam DPS karena belum mengurus surat pindah domisili dari tempat asal.

Bawaslu Pekanbaru juga mencatat masih kurangnya sosialisasi oleh KPU dan jajarannya terkait penyusunan daftar pemilih, maupun ajakan untuk melakukan pengecekan nama melalui Cek DPT Online.  

“Lainnya, akses Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih, red) yang terlambat diterima Bawaslu Kota Pekanbaru dan terdapat jumlah pemilih maksimal, yaitu mencapai 300 pemilih per TPS, yang ditemukan di Kecamatan Rumbai Timur,” terang Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat ini.

Hal lainnya, ada perbedaan hasil berita acara pleno tingkat PPK dan KPU pada saat penetapan DPSHP.  Kondisi ini terjadi di Kecamatan Sukajadi dan Bukit Raya. “Berkaitan dengan itu, KPU Kota Pekanbaru telah menjelaskan kepada Bawaslu Pekanbaru, jika hal ini terjadi karena kedua kecamatan tersebut tidak menggunakan data Sidalih, dan telah diperbaiki oleh PPK Sukajadi dan Bukit Raya,” jelasnya.  

Rizqi mengungkapkan, berdasarkan hasil rekapitulasi DPSHP yang disampaikan KPU Kota Pekanbaru, diketahui jika jumlah TPS di Kota Bertuah ini sebanyak 2.755. Sementara pemilih baru berjumlah 7.001, pemilih TMS 3.714, perbaikan data sebanyak 78.952, pemilih aktif 772.868, dan pemilih non e-KTP sejumlah 2.762.

Dari 3.714 pemilih TMS itu, diuraikan oleh KPU bahwa yang meninggal sebanyak 86, ganda 3.052, dibawah umur 0, pindah domisili 554, TNI 7, Polri 15, dan salah penempatan TPS 0. “Nah, khusus  untuk kategori salah penempatan TPS ini masih jadi pertanyaan kami, karena dari hasil pengawasan kami, hal ini masih ditemukan,” tukasnya.

Menyikapi itu, Rizqi menyebut jika pihaknya telah menyampaikan kepada KPU Kota Pekanbaru untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan. “Bawaslu Pekanbaru telah melakukan analisa data, mulai dari DPHP, DPS hingga DPSHP. Sejumlah temuan telah disampaikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti,” tuturnya.

Meski masih terdapat “catatan”, namun dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Pekanbaru terhadap penyusunan DPSHP oleh KPU tidak ditemukan adanya pelanggaran. Rizqi menegaskan, Bawaslu dan KPU Kota Pekanbaru terus melakukan koordinasi secara intensif untuk memberikan data, saran dan masukan dalam penyusunan daftar pemilih, agar masyarakat tidak kehilangan hak pilihnya dan menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas.***