Menko Polhukam Mahfud MD: Informasi yang Ditutup-tutupi akan Terbuka Sendiri

KAMPAR, POTRETNEWS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD hadir saat peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (Hakin) 2023 di Kampar, Provinsi Riau. Mahfud meminta tidak ada informasi yang sengaja ditutup-tutupi.

Mahfud hadir sebagai undangan atas peran aktifnya dalam keterbukaan informasi publik. Bahkan, Mahfud masuk dalam Duta Keterbukaan Informasi bersama tiga tokoh lain, yakni; Wina Armada Sukardi (tokoh pers), Effendi Ghazali (pakar komunikasi politik), dan Titi Anggraini (aktivis/pengamat pemilu dan demokrasi Indonesia).

”Sebagai Menko Polhukam dan juga Duta Keterbukaan Informasi Publik, saya akan menyampaikan dukungan sesuai dengan kewenangan yang saya miliki," ujar Menko Polhukam di Hotel Labersa Kampar, Rabu (17/5/2023).

Mahfud menilai keterbukaan informasi di Indonesia merupakan momen penting. Terutama dalam menghargai nilai-nilai demokrasi dan tata kelola pemerintahan. "Hari Keterbukaan Informasi adalah saat yang tepat untuk mengingatkan kita akan pentingnya akses terhadap informasi yang akurat, objektif dan mudah diakses," kata Mahfud.

Ia menyebut negara otoriter jika menutup informasi. Terutama atas keputusan kepada publik yang tidak boleh dilakukan secara diam-diam.

"Jika informasi dikelola secara tertutup maka negara itu negara otoriter. Di dalam negara otoriter biasanya informasi ditutup kepada publik, keputusan kepada publik dibuat secara diam-diam dengan cara mengelabui dan merugikan," kata Mahfud.

"Sekarang ini kita tidak bisa main-main dengan informasi publik, berusaha menutup-nutupi tidak bisa. Sekarang ini keterbukaan informasi, kalau tidak dibuka akan terbuka dengan sendirinya," katanya.

Mahfud lalu mencontohkan beberapa kasus besar terungkap karena ditutup-tutupi. Justru kasus tersebut meledak dan tak dapat dibendung.

Sementara itu Wakil Ketua KI Pusat, Arya Sandhiyudha minta agar pemilu jangan sampai ganggu pelayanan masyarakat. Termasuk layanan informasi pada publik. "Pemilu jangan ganggu kualitas badan publik dalam melayani rakyat, khususnya layanan informasi publik," katanya.

Arya memastikan pihaknya akan kembali menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik serentak se-Indonesia untuk menjaga kualitas tersebut. Mengingat Komisi Informasi Publik tahun ini harus tetap terlaksana serentak.

Arya menyebut ada berbagai persoalan klasik masyarakat yang harus direspon dengan tepat oleh pemerintah. Sebab, banyak masyarakat kesulitan mendapat informasi atau data dari badan publik.

"Kerap kali masyarakat sebagai pemohon informasi masih menemui kesulitan mendapatkan informasi dari Badan Publik, misalnya, tentang dokumen pengadaan barang dan jasa. Padahal, misalnya, Badan Publik tersebut dalam Monev Komisi Informasi memperoleh kualifikasi 'informatif'," katanya.

"Badan Publik kerap berdalih dokumen pengadaan barang dan jasa sebagai informasi dikecualikan, padahal saat monev menyatakan informasi terbuka" kata Arya.

Hadir dalam Hakin 2023 ada Plh Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Penjabat (Pj) Bupati Kampar Kamsol dan seluruh bupati serta wali kota di Riau. Termasuk hadir di acara tersebut ketua dan komisioner KI di seluruh Indonesia.***