Diam-Diam Ternyata Kantor Bupati Kepulauan Meranti Digadai ke Bank, Diduga sebagai Jaminan Pinjam Rp100 Miliar

MERANTI, POTRETNEWS.com — Nyaris tak terendus, Kantor Bupati Kepulauan Meranti ternyata telah digadaikan kepada pihak Bank Riau Kepri. Hal tersebut disinyalir sebagai jaminan Rp100 miliar yang sebelumnya dipinjam pemkab Meranti untuk pembangunan sejumlah infrastruktur.

Hal tersebut diakui langsung Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti H Asmar, Jumat (14/4/2023). Asmar juga mengaku bahwa baru mengetahui hal tersebut setelah melakukan evaluasi sejak dirinya resmi menjadi plt.

”Kantor bupati ternyata digadai ke bank. Saya saja baru tahu ini,’’ ungkap Asmar, seperti dilansir tribunpekanbaru.com.

Dijelaskan Asmar, uang pinjama Rp100 miliar tersebut diketahui dipergunakan untuk pembangunan jalan. Namun demikian Asmar mengaku serbasalah, pasalnya pinjaman ini harus diangsur dengan nominal yang beaar dan menjadi beban pemerintah daerah.

Jika angsuran tak dipenuhi, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima Pemkab Kepulauan Meranti. "Sementara beban angsuran atas piutang yang wajib dibayar sebesar Rp3 miliar per bulan. Kalau telat bayar, bunga yang ditetapkan cukup besar. Sementara kemampuan keuangan kita (pemkab) cukup kecil," jelasnya.

Untuk saat ini Asmar pun mengaku telah menghentikan seluruh kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang sudah sempat berjalan jauh. ”Saya hentikan semua kegiatan fisik yang belum lelang, mau lelang, sudah lelang, maupun yang sudah dikerjakan. Kita evaluasi kembali karena saya tidak mau ke depan ada masalah," terangnya.

Evaluasi menyeluruh penting dilakukan karena menurut Asmar agar tidak ada salah perhitungan terhadap kekuatan anggaran dengan kegiatan yang akan dilakukan.”Makanya wajib kami evaluasi agar bisa kami ukur program mana saja yang menjadi prioritas sehingga tidak mengganggu keperluan belanja rutin dan wajib," ucapnya.

Disampaikannya kegiatan yang dimaksud mulai dari pembangunan fisik seluruh bidang jalan, pembangunan kantor bupati, pembangunan sekolah, pustaka, dan kegiatan serupa lainnya. Seperti pembangunan jalan yang dialokasikan melalui dana pinjaman dari bank sebesar Rp100 miliar. Dari empat kegiatan terdapat dua kegiatan masih masih belum selesai hingga saat ini.

Adapun dua lokasi terdiri dari pembangunan Jalan Tanjung Samak menuju Tanjung Kedabu, dan Jalan Sungai Nyiur menuju Desa Sesap lokasi pembangunan kantor bupati baru.

Di tempat berbeda, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepulauan Meranti M Sakinul Wadi mengatakan evaluasi dilakukan menindaklanjuti kekuatan anggaran, di samping tingginya proyeksi kepala daerah yang tertuang dalam APBD murni 2023.

”Benar. Memang APBD murni 2023 ada proyeksi pendapatan yang terlalu optimistis. Jadi kita ukur kembali melalui rapat lanjutan TAPD," ujarnya.

Pada rapat evaluasi kemarin dibuka besaran proyeksi riil pendapatan asli daerah (PAD), terutama TKD seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

”PAD riil akan kami rekap kembali, terutama mengukur gambaran dana transfer (TKD) yang akan masuk. Jika sudah dapat gambaran riilnya maka akan kami sesuaikan dengan anggaran belanja yang telah kami susun sebelumnya," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan kepala daerah tidak mau mendengar anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih besar pasak dari tiang. ”Jika belanja lebih besar dari pendapatan tentu akan dikurangi lagi nanti proyeksinya. Nanti akan kami tandai mana prioritas dan mana yang tidak prioritas,” ungkapnya.

Perbaikan menurutnya akan ditetapkan dalam penyesuaian anggaran perubahan. Mengingat saat ini mereka sedang menyusun rencana kerja pemerintah daerah.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggaran pendapatan daerah yang tertuang dalam APBD 2023 Kepulauan Meranti sebesar Rp1.462.127.490.522 terdiri dari PAD sebesar Rp421.579.085.283, dan pendapatan transfer sebesar Rp1.040.548.405.242.

Sementara kumulatif belanja daerah sebesar Rp1.516.308.620.000 terdiri dari belanja operasional Rp1.044.931.963.538, belanja modal Rp304.716.704.162, belanja tidak terduga Rp5.000.000.000, dan belanja transfer Rp161.659.952.300.

Sedangkan pembiayaan daerah sebesar Rp57.181.129.475. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp113.485.099.621 yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp58.485.099.62 dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp55.000.000.000.

Untuk pengeluaran pembiayaan Rp56.303.970.146 yang terdiri dari penyertaan modal daerah sebesar Rp15.000.000.000, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp41.303.970.146. Sehingga, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa) APBD 2023 sebesar Rp3.000.000.000.***

Editor:
Akam Sophian