Masyarakat Terdampak Covid-19 Berpotensi Dimanfaatkan Calon Kepala Daerah dengan Cara Kotor

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Pandemi virus corona membuat ekonomi di sejumlah negara tersungkur, termasuk Indonesia. Imbasnya, banyak pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pengangguran pun merajalela.

Bersamaan dengan itu, tahun ini sebanyak 270 daerah di Tanah Air menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak di tengah pandemi.

Kondisi itu menurut pengamat komunikasi politik Riau, Jupendri, akan membuat jalan pesta demokrasi ini penuh kecurangan dan tidak berjalan maksimal karena kondisi masyarakat saat ini berpotensi dimanfaatkan calon kepala daerah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan cara kotor.

Menjawab potretnews.com yang mewawancarainya Jumat (11/9/2020), lebih jauh Jupendri mengemukakan, dampak dari Covid-19 telah banyak menyebabkan perubahan pada saluran komunikasi politik dan bisa membuat biaya politik lebih murah dalam pelaksanaan pilkada serentak 9 kabupaten/kota di Riau kalau dijalankan secara sehat dan bersih.

”Sebelum Covid-19 mewabah komunikasi langsung bisa efektif dilakukan calon kepala daerah. Tetapi sekarang semuanya harus beralih dengan menggunakan media online. Penggunaan media sosial selama pandemi dijadikan pilihan yang tepat oleh calon kepala daerah sebagai metode baru dalam menyampaikan pesan politiknya seperti visi, misi, dan program unggulannya. Hal ini tentu akan membuat cost politik yang dikeluarkan calon kepala daerah lebih sedikit,” papar doktor komunikasi politik ini.

Menurut dia, kondisi perekonomian masyarakat Riau yang terus menurun akibat Covid-19 ini telah menjadi keprihatinan apalagi harus melaksanakan pilkada serentak di tengah-tengah pandemi. Itu sebabnya Jupendri memprediksi tidak menutup kemungkinan pada pilkada serentak kali ini akan terjadi banyak kecurangan yang dilakukan oleh calon kepala daerah.

Pendapat yang disampaikan Jupendri soal adanya potensi kecurangan di pilkada bukan tanpa alasan. Karena dilihat dari sisi perekonomian, pendapatan masyarakat terus hancur dan pengangguran semakin marak. Tentu saja kondisi ini akan mudah dimanfaatkan oleh paslon untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui black campaign dan money politics.

”Politik uang memang selalu menjadi pilihan untuk merayu pemilih. Namun dalam kondisi seperti sekarang ini kalau pasangan calon melakukan politik uang maka akan terjadi peningkatan pemberian materi ke masyarakat. Karena masyarakat sudah mulai cerdas melihat demokrasi, ini yang biasa disebut melek politik,” demikian Jupendri. ***