PotretNews.com Selasa 04 Agustus 2020

Mendagri Minta Kepala Daerah Pimpin Penindakan terhadap Pembakar Hutan dan Tak Kongkalikong dengan Korporasi

Mendagri Minta Kepala Daerah Pimpin Penindakan terhadap Pembakar Hutan dan Tak Kongkalikong dengan Korporasi

Ilustrasi. (THINKSTOCK)

Selasa, 17 September 2019 21:33 WIB

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak boleh ada kepala daerah yang melakukan kongkalikong dengan oknum pembakar hutan. Tjahjo memerintahkan para kepala daerah untuk membantu pemerintah pusat melakukan penindakan terhadap pelaku penyebab kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

”Jangan pemda menghalang-halangi, jangan pemda ada kongkalikong. Kalau memang salah, ya harus ditindak oleh Kementerian Kehutanan, tapi pemdanya harus menyokong penuh karena sudah merusak alam lingkungan, mengganggu kesehatan," kata Tjahjo saat ditemui usai Perayaan Ulang Tahun BNPP di Tangerang Selatan, Selasa (17/9/2019).

Dia meminta para kepala daerah memimpin penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan. Tjahjo menyarankan pimpinan daerah untuk berkoordinasi dengan pimpinan TNI dan kepolisian setempat.

Politisi PDIP itu menyebut 90 persen faktor karhutla adalah manusia. Ia pun meminta langkah penindakan, khususnya oleh kepala daerah dan aparat penegak hukum, diutamakan.

”Maka kami juga mendukung penuh upaya-upaya penegakan hukum oleh kepolisian, oleh Kementerian Kehutanan, saya minta kepala daerah untuk tidak melindungi korporasi-korporasi atau badan usaha-usaha di daerah yang kena sanksi," ucap dia.

Tjahjo juga akan menegur para kepala daerah yang tidak ikut dalam rapat koordinasi penanganan karhutla. Pernyataan itu merespons Kepala BNPB Doni Monardo yang menyebut sembilan kepala daerah yang abai menangani karhutla. "Ya, itu kami catat dan kami sampaikan kenapa enggak hadir," tutur dia.

Sebelumnya, BNPB mengungkap 328.724 hektar lahan di Sumatra dan Kalimantan terdampak karhutla. Luas lahan itu tersebar di enam provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Sembilan kepala daerah disebut abai menangani karhutla. Bahkan Kepala BNPB Doni Monardo menyebut beberapa di antaranya tak pernah ikut dalam rapat.

”Kami dari BNPB membandingkan sembilan daerah karena ada keluhan juga dari TNI dan Polri di lapangan, karena adanya kurang peduli dari sejumlah pejabat daerah," ucap Doni di sela-sela jumpa pers di gedung BNPB, Jakarta, Sabtu (14/9). ***

Berita ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Tjahjo Minta Kepala Daerah Tak Kongkalikong dengan Korporasi"

Editor:
Akham Sophian

       
        Loading...    
           
Kategori : Pemerintahan
Loading...
www www