Naik 6 Poin, Akuntabilitas Kinerja Pemkab Siak Terbaik di Riau

BANDUNG, POTRETNEWS.com  - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak masih menjadi yang terbaik di Provinsi Riau terkait Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) di tahun 2018.  Berdasarkan penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB), Pemkab Siak berhasil masuk kategori B.

Kategori itu diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi Riau atas nama Kementerian PAN dan RB telah melaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2018.

Pelaksanaan evaluasi tersebut juga berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atau Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen laporan SAKIP tersebut diserahkan langsung Menteri PAN dan RB Syafruddin kepada Wakil Bupati Alfedri, bersempena puncak SAKIP Award 2018 di Bandung, Jawa Barat, Senin (28/1/2019).

"Alhamdulillah, berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas dan kinerja Tahun 2018, Pemkab Siak mendapat predikat B dengan jumlah nilai tertinggi di Riau 66,26. Angka itu juga naik 6 poin dari tahun sebelumnya," kata Wabup Alfedri.

Atas pencapaian itu, lanjut Alfedri, kedepan penerapan konsep efisiensi dalam pemerintahan daerah harus terus dilakukan secara sistemik, agar prinsip efisiensi dapat dilaksanakan berkelanjutan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

"Saya juga banyak mengucapkan terimakasih kepada lintas OPD atas raihan ini. Kedepan mari kita pertahankan prinsip akuntabilitas berorientasi hasil, dimulai dari akuntabilitas pola pemanfaatan anggaran pada tahapan perencanaan hasil kinerja," kata Alfedri.

Selain ke Pemkab Siak, Menteri PAN dan RB juga menyerahkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja kepada seluruh Instansi pemerintahan di wilayah I, seperi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat. ***