Disdukcapil Siak Musnahkan 8.457 Keping KTP Rusak, Syamsuar: Menghindari Fitnah Jelang Pemilu
![]() |
Foto pemusnahan KTP rusak. |
Kamis, 24 Januari 2019 15:31 WIB
SIAK, POTRETNEWS.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Siak, Riau memusnahkan 8.457 keping KTP rusak. Pemusnahan itu berlangsung di halaman kantor Disdukcapil Siak, Kamis (24/1/2019). Menurut Bupati Siak, Syamsuar pemusnahan KTP tersebut sudah sesuai dengan Intruksi dari Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah seluruh Indonesia, agar menarik KTP Elektronik maupun non elektronik yang salah cetak maupun salah data yang masih beredar di masyarakat."Ini juga bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan KTP saat Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang. Misalnya adanya KTP ganda," kata Syamsuar.Pemusnahan KTP rusak juga sudah dilakukan dibeberapa daerah di Indonesia. Hal ini terlihat, kata Syamsuar, di pemberitaan media cetak maupun online.Menurut Syamsuar, pemusnahan ini juga untuk menghidari fitnah di tengah-tengah masyarakat jelang Pemilu 2019. Karena fitnah, akan mengganggu kedamaian dan ketenteraman yang telah dibangun di masyarakat. "Semoga dengan adanya kegiatan pemusnahan KTP ini, penyelenggaraan Pemilu yang akan datang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia, yakni damai, aman dan tenteram," kata Syamsuar.Selain itu, menurut Syamsuar, kegiatan ini juga akan memberikan kepercayaan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bahwa di Kabupaten Siak sudah tidak ada masyarakat yang mempunyai KTP ganda."Saya juga berharap kepada masyarakat Kabupaten Siak, agar berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu serentak nantinya, karna kita semua mempunyai hak yang sama untuk memilih," ungkap Syamsuar.KTP yang dimusnahkan terdiri dari 5.796 KTP elektronik dan 2.661 KTP non elektronik. Data itu sesuai yang disampikan Kepala Disdukcapil Siak, Rahmansyah sebelum dilakukan pemusnahan.Pemusnahan KTP ini berdasarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 470.13/11156/SJ tentang pengamanan KTP elektronik yang tidak didistribusikan kepada masyarakat. Serta, surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470.13/11156/SJ tentang pemusnahan KTP elektronik yang rusak atau invalid dengan cara dibakar. ***






















