Dapat Pencerahan dari LSM WRI, Pemkab Bakal Telusuri Potensi Pajak Perkebunan dan Pertanian di Siak

SIAK, POTRETNEWS.com  - Wakil Bupati Siak Alfedri menyambut baik kerjasama antara Pemkab Siak dengan lembaga swadaya masyarakat World Resources Institute (WRI) Indonesia terkait pajak perkebunan dan pertanian. Kerjasama ini ditandai dengan penyerahan hasil pemetaan perkebunan swadaya skala 1:50.000 se Kabupaten Siak oleh WRI. "Kita sangat mendukung WRI sebagai mitra kerja. Tentunya ini sangat membantu Pemkab Siak," kata Alfedri dalam siaran persnya kepada potretnews.com, Kamis (17/1/2019).

Acara serah terima data lahan perkebunan ini sebelumnya dilakukan WRI Selasa 15 Januari 2019 lalu di kantor Bupati Siak.

Menurut Alfedri, kebijakan satu peta (KSP) atau one map solution yang diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 9/2016 pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 membuka kesempatan strategis dalam mengatasi masalah tata kelola lahan terutama di daerah pertanian dan perkebunan.

Seluruh data yang terekam, ditanami budi daya perkebunan dan pertanian, seperti sawit, kelapa, karet, kopi, kakau dan lain lain. Apalagi lahan yang belum ada pemiliknya perlu ditindaklanjuti.

"Data ini sudah ada kemajuan, melalui data ini kita bisa menambah pendapatan asli daerah, artinya disingkronkan dengan pajak PBB pertanian," kata Alfedri.

Alfedri juga berharap data yang diserahkan WRI ini menjadi masukan dan pertimbangan kedepan untuk ditelusuri oleh badan keuangan daerah (BKD) dari sisi pajak pertanian, yang potensinya cukup besar, sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah.

Sementara, Direktur WRI Indonesia, Tjokorda Nirarta Samadhi mengatakan, data spasial di daerah sering kali kurang teroptimalisasi selama ini. Padahal kegunaannya sangat sakral. Karena itu pemerintah khususnya pemerintah daerah sulit melakukan perencanaan tata mart dan mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor perkebunan.

"Saya rasa kita sepakat bahwa di sektor perkebunan masih berkutat dengan inkonsistensi data dan hanya dapat kita lihat berupa angka, tanpa tahu lokasinya dimana. Padahal lahan perkebunan itu sendiri merupakan areal yang menjadi sektor penyangga utama perekonomian rakyat, terutama paska menurunnya kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah," jelas Tjokorda.

Padahal Tjokorda menambahkan, dengan data perkebunan yang utuh dan terintegrasi, akan mempercepat pencapaian berbagai program pemerintah dalam mendukung perbaikan tata kelola perkebunan.

"Jika kebijakan satu peta ini sudah disepakati semua pihak, saya yakin investasi akan tumbuh di Kabupaten Siak," ujar Tjokorda. ***