SIAK, POTRETNEWS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau ikut berkomentar mengenai pemberitaan
potretnews.com dengan judul
”Anggaran Publikasi Pemkab Siak Diduga Terkuras untuk Agenda Politik Pencitraan”. Koordinator Fitra Riau, Usman, berpendapat jika informasi itu benar terjadi, maka sangat disayangkan. Sebab kata dia, sejatinya calon kepala daerah tidak diperbolehkan menyalahgunakan kekuasaan termasuk menggunakan APBD untuk kampanye.
BERITA TERKAIT:. Anggaran Publikasi Pemkab Siak Diduga Terkuras untuk Agenda Politik Pencitraan. Miris, Kadis Kominfo Siak Tak Paham UU Pers dan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Hak Jawab
”Jika info dari Siak itu benar, sangat disayangkan. Sebab kepala daerah nonaktif yang maju pilkada tahun 2018 ini tidak boleh menggunakan kekuasaannya termasuk menggunakan APBD untuk kampanye," kata Usman menjawab
potretnews.com, Jumat (1/6/2018).”Masyarakat juga perlu melakukan pengawasan sebagai bentuk partisipasi agar dana APBD tak diselewengkan untuk pilkada. Dan, pengawasan itu berlaku bukan hanya di Siak saja, melainkan seluruh daerah termasuk provinsi,” kata Usman.Hal itu tidak terlepas dari banyaknya kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur nonaktif) yang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak Tahun 2018. ***