Warga Kepulauan Meranti Banyak yang Jadi Korban Kawasan Hutan

SELATPANJANG, POTRETNEWS.com - Masih banyaknya lahan yang berstatus kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak hanya menjadi kendala pemerintah daerah tersebut untuk meningkatkan pembangunan hingga ke pelosok desa. Namun, kawasan hutan juga menghambat para masyarakat untuk mendapatkan program-program pemerintah daerah maupun pusat.

Berdasarkan laman tribunnews.com yang dilansir potretnews.com, Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir mengatakan, sudah banyak kasus yang ia dengar terkait banyaknya program pemerintah yang tidak bisa tersalurkan ke masyarakat akibat status lahan tersebut.

Beberapa di antaranya adalah program pemerintah yang berkaitan dengan sertifikasi lahan gratis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Akibat lahan yang digarap secara turun temurun oleh masyarakat masuk kawasan hutan, mereka tidak bisa mendapatkan sertifikat.

Padahal sertifikat tersebut sangat penting untuk mendapatkan modal usaha. "Selain itu adalah program cetak sawah, lahan yang diajukan para petani padi untuk dijadikan sawah ternyata masuk kawasan hutan. Akibatnya, banyak warga yang sebenarnya antusias menjadi petani, tidak bisa bersawah," katanya, Kamis (3/5/2018).

Padahal, cetak sawah merupakan program nasional untuk mencapai swasembada beras.

Banyaknya program-program yang tidak bisa diterima oleh masyarakat kata Irwan Nasir berdampak pada kemerosotan perekonomian dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. "Pemkab tidak bisa membuat kebijakan, sebab kewenangan di bidang kehutanan saat ini sudah dilimpahkan ke provinsi," ujarnya. ***

Editor:
Akham Sophian