Penerbitan Izin Tambang Menjelang Pilkada Harus Diwaspadai

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Suap izin pertambangan di Indonesia bukan hal baru. Sejak 2005 sejumlah kepala daerah terbukti menerima suap atau berkongsi dengan pihak lain dalam mengeluarkan sejumlah izin pertambangan di wilayahnya. Menurut berkas putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap dalam catatan Beritagar.id, sejak pertama kali pilkada berlangsung pada 2005 terdapat tiga kepala daerah yang terjerat kasus suap izin pertambangan.

Misalnya vonis yang menjerat Buhari Matta, Bupati Kolaka (2003-2008 dan 2009-2013), Bupati Lumajang periode 2003-2008, Achmad Fauzi, kemudian Aswad Sulaiman selaku Pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 yang saat menjabat mengeluarkan 47 izin tambang.

Putusan terbaru, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (8/3/2018) memvonis mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dua periode, Nur Alam, dengan hukuman 12 tahun penjara.

Ia terbukti melakukan korupsi pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,59 triliun dan terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp40,268 miliar.

Kasus-kasus di atas patut menjadi perhatian saat tahun politik berlangsung. Di sisi lain, muncul regulasi baru untuk mempermudah perizinan, yang dinilai mencurigakan karena terbit pada masa yang krusial ini.

Jaringan Tambang (Jatam) pernah melakukan advokasi dan riset mengenai izin pertambangan pada tahun politik. Koordinator Nasional Jatam, Merah Johansyah (30), menjelaskan Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) yang dikeluarkan kepala daerah kerap muncul setahun sebelum dan sesudah pilkada berlangsung.

"Pola izin yang keluar setahun sebelum pilkada berlangsung biasanya dilakukan oleh kepala daerah yang sedang berkuasa atau petahana. Sedangkan izin yang keluar setelah pilkada kecenderungannya dilakukan oleh pasangan calon pemenang baru," kata Merah, Jumat (6/4/2018), dilansir potretnews.com dari Beritagar.id.

Selain korupsi pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, atau hibah, korupsi dengan menjual izin pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam adalah salah satu modus korupsi kepala daerah.

"Jangan sampai pada tahun politik berlangsung menjadi awal penghancuran awal alam dan eksploitasi sumber daya alam untuk mobilisasi pembiayaan politik itu sendiri," ujar Merah lebih lanjut.

Merah menggarisbawahi, suap izin tambang terjadi tidak hanya karena laku koruptif pejabat, juga karena bolongnya aturan. Ia menyebut lemahnya wewenang Bawaslu dalam mengaudit sumber dana kampanye pasangan calon, dan adanya peluang dari regulasi seperti Peraturan Menteri ESDM No. 11/2018.

Lokadata Beritagar.id mengolah data perizinan tambang yang dilansir Kementerian ESDM dalam rentang 1990-2012. Di dalamnya memuat 9.988 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ada lagi 191 IUP tanpa keterangan tanggal terbit dan masa kedaluwarsa izin.

Merujuk kekhawatiran sejumlah pihak bahwa proses perizinan dilakukan secara illegal terkait dengan tahun politik, data disaring berdasarkan tahun kedaluwarsa IUP, yaitu dari 2017 hingga 2022, di 17 provinsi yang melaksanakan Pilkada 2018.

Berakhirnya izin tambang pada periode itu terbanyak di Kalimantan Timur, dengan luas area pertambangan 2,1 juta hektar. Hampir separuhnya berakhir pada 2017. Dari sisi jenis tambang, batu bara adalah yang paling luas areanya, mencapai 3,3 juta hektar.

Menyoal regulasi sebagai antisipasi
Dihubungi secara terpisah, anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, menampik minusnya aturan pengawasan untuk Bawaslu dalam pengawasan pendanaan kampanye calon. Dalam pengawasan dana anggaran kampanye pasangan calon, peran Bawaslu dimulai saat penetapan calon dan setelah penetapan pemenang pilkada.

Dalam aturan, kata Fritz, memang ada rekening khusus yang harus dilaporkan pasangan calon, baik penerimaan dan pengeluaran. Tugas Bawaslu adalah memastikan apakah dana itu sesuai dengan dana yang telah dikeluarkan. Harus dilihat, apakah dana yang keluar sesuai dengan dana yang diterima.

Dalam memantau rekening resmi itu, lembaganya bekerja sama dengan PPATK. Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk memantau rekening seseorang sebelum sah menjadi pasangan calon.

"Tugas kami juga terkait penetapan pasangan calon itu sendiri. Untuk pemantauan rekening person lainnya itu tugas PPATK. Hal ini yang perlu juga dilihat dari teman-teman di luar sana. Tidak bisa melihat semua itu tugas Bawaslu," terang Fritz kepada Beritagar.id, Jumat (6/4).

Dari sisi regulasi pertambangan, Beritagar.id meminta komentar dari Manajer Advokasi dan Pengembangan Program Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho (34). PWYP bersama KPK dan sejumlah lembaga peduli tambang bersama-sama memantau isu ini lewat forum bernama Korsup Minerba sejak 2014-2017.

Dalam hasil riset Korsup Minerba, ditemukan 2.500 IUP bermasalah dan bisa dicabut izinnya atas temuan itu. "Untuk saat ini, Korsup Minerba masih berjalan karena banyak persoalan yang belum selesai," kata Aryanto kepada Beritagar.id, Jumat (6/4/2018).

Aryanto senada dengan Merah yang mencurigai munculnya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018. Ia menilai, IUP yang SK-nya habis mungkin saja diperpanjang tanpa sepengetahuan publik lantaran terbitnya aturan itu. Lebih celaka lagi, karena Kementerian ESDM justru mempermudah perizinan minerba pada tahun politik.

Beritagar.id mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, melalui WhatsApp. Namun, hingga tulisan ini dipublikasikan, Bambang belum memberikan balasan.

Menanggapi kecurigaan itu, melalui CNN Indonesia, Rabu (17/1/2018), Bambang pernah menyatakan bahwa Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tidak terkait dengan tahun politik. Ia menegaskan pemberian izin akan dilakukan melalui lelang secara terbuka.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 berisi Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beleid ini mencabut Permen ESDM sebelumnya, No. 34/2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan. Mineral, dan Batubara. ***

Editor:
Akham Sophian