Sekdaprov Riau Ingatkan Kontraktor Jangan Berlalai-lalai Mengajukan Pencairan

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Awal tahun lalu, Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprov Riau didemo puluhan kontraktor. Mereka menuntut pembayaran proyek mereka yang terutang tak bisa dicairkan saat itu karena melewati batas tutup buku tahunan. "Rekanan-rekanan jangan berlalai-lalai untuk mengajukan pencairan tahun ini. Kalau bisa Desember sudah diajukan untuk dicairkan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi di Pekanbaru, Rabu (22/11/2017).

Ia pun menegaskan, bahwa keterlambatan pencairan proyek kontraktor tahun lalu bukankah kesalahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Pasalnya, pembiayaan dan pembayaran proyek kontraktor sejatinya sudah disiapkan. Hanya saja, dalam proses pencairannya tentu tidak bisa sembarang dan perlu melewati beberapa mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

"Jadi nggak ada lagi alasan menuding kita yang lambat. Ini harus di perhatikan. Teknis dilaksanakan, ikuti juga dengan administrasi. Harus sejalan," tuturnya, dilansir potretnews.com dari GoRiau.com.

Seperti diketahui, utang kontraktor yang belum terbayarkan pada APBD-P Provinsi Riau 2016 akan tetap dilunasi dengan catatan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan akan memakan waktu.

Ini merupakan imbas dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Riau yang dulunya bernama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Sumber Daya Air (Ciptada) terlambat dalam membayar tagihan kontraktor hingga APBD-P 2016 berakhir.

Waktu itu, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah di ujung batas akhir tahun, ditambah lagi administrasi yang terkendala. Alhasil, SP2D yang belum terbit tidak bisa dibayarkan tahun itu dan harus menunggu audit BPK sebelum dilunasi utangnya. ***

Editor:
Jaka Abdillah