PotretNews.com Minggu 22 Juli 2018

Muscab ”Tandingan” Hipmi Pekanbaru Dituding Ilegal

Muscab ”Tandingan” Hipmi Pekanbaru Dituding Ilegal

Ilustrasi.

Sabtu, 27 Mei 2017 20:28 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Musyawarah Cabang Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Pekanbaru, yang digelar pada 23-24 Mei lalu, dituding illegal.Pasalnya, musyawarah tersebut digelar tanpa sepengetahuan dan tidak melibatkan pengurus sah yang telah berjalan selama ini.

Tidak hanya itu, sikap Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Riau, Ahmi Septari, juga mendapat sorotan. Karena yang bersangkutan terkesan memberikan restu digelarnya Muscab ”tandingan” tersebut.

Tudingan itu dilontarkan Ketua Umum BPC Hipmi Kota Pekanbaru, Arif Eka Saputra didampingi Sekum Romi C Adam dan Ketua OKK Charles Sibarani, Jumat (26/5/2017).

Ads
Dikatakan, pihaknya selaku pemegang SK resmi dari BPD Hipmi Riau periode 2014-2017, terkejut setelah mendapat informasi tentang digelarnya Muscab tersebut. Karena selain tidak dilibatkan, pihaknya juga sama sekali tidak mendapat pemberitahuan mengenai hal itu sama sekali.

''Terus terang kami terkejut. Karena SK resmi tentang kepengurusan Hipmi Kota Pekanbaru ada di tangan kami. Masa berlakunya hingga Juni tahun ini,'' tandasnya dilansir potretnews.com dari GoRiau.com.

Karena itu, pihaknya menegaskan muscab ''tandingan'' yang memutuskan Viviana Hanifa sebagai ketua umum terpilih, adalah ilegal. Pasalnya, muscab tersebut dilakukan dengan melanggaran anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi.

''Secara logika organisasi, digelarnya muscab itu telah melanggar aturan yang ada. Seharusnya muscab dilakukan pengurus yang masih berlaku. Namun muscab kemarin itu digelar tanpa pemberitahuan sama sekali kepada pengurus yang masih sah. Seolah kami dianggap tidak ada. Padahal, selama ini aktivitas dan kegiatan organisasi sebagaimana yang digariskan, tetap kami laksanakan secara rutin,'' ujarnya menyayangkan.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mempertanyakan sikap Ketua BPD Hipmi Provinsi Riau Ahmi Septari, yang terkesan melegalkan muscab ”tandingan” tersebut. Hal itu seolah menunjukkan Ahmi yang juga Ketua DPD Perindo Riau, tidak memahami aturan organisasi yang seharusnya dijalankan. Karena wewenang menggelar muscab, ada di tangan pengurus kabupaten/kota, bukan pada pengurus provinsi.

''Sikap seperti itu juga sekaligus mencoreng nama baik seluruh jajaran Hipmi. Seharusnya hal itu tidak terjadi, karena di Hipmi ada aturan yang harus dipatuhi,'' imbuhnya.

Terkait hal itu, Arif mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat internal untuk menyikapi permasalahan itu. Hasilnya, pihaknya akan segera menyurati BPP Hipmi Pusat, untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran tersebut.

''Hal ini harus segera disikapi secara serius. Karena ini menyangkut nama baik seluruh pengurus dan anggota Hipmi. Kita tak ingin hal ini terjadi lagi,'' tegasnya.

Tidak hanya itu, bila dianggap perlu, pihaknya juga akan mengadukan hal tersebut ke pihak Kepolisian, dengan dasar dugaan penyalahgunaan wewenang.

Penjelasan BPD Hipmi Riau
Sementara itu Ketua BPD Hipmi Riau Ahmi Septari menjawab GoRiau.com, Jumat (26/5/2017) mengatakan Muscab BPC Hipmi Pekanbaru bukanlah ilegal. ''Saya sedang diluar kota, silakan hubungi Sekum saya Budi Febriadi, nanti akan dijelaskan,'' ucapnya singkat.

Sementara Sekretaris Umum BPD Hipmi Riau, Budi Febriadi menjelaskan Muscab BPC Hipmi Pekanbaru bukanlah ilegal. Tapi merupakan amanat konstitusi sesuai hasil rekomendasi Rakerda BPD Hipmi Riau yang diselenggarakan 20 - 23 Maret di Rengat, Indragiri Hulu.

Pada rakerda tersebut, selain membahas program kerja juga dibahas masalah organisasi khususnya soal konstitusi organisasi, di antaranya BPC-BPC belum memiliki SK kepengurusan.

Dan karena semua BPC tidak memiliki SK kepengurusan, rakerda merekomendasikan untuk melaksanakan muscab di seluruh Riau. Dan dalam rekomendasi juga dijelaskan bahwa muscab akan dilaksanakan oleh panja yang di-SK-kan oleh BPD. Dalam hal ini ditunjuk sebagai panja adalah OKK BPD.

''Hasil rakerda ini juga sudah kita konsultasikan ke DPP Hipmi, dan hasilnya sama, yaitu melaksanakan muscab yang konstitusional. Jadi kami menjalankan langkah-langkah konstitusional DPP sesuai fatwa yang diberikan,'' jelas Budi.

Dijelaskannya, memang sebelumnya Arief Eka Saputra pernah menawarkan diri untuk melaksanakan Muscab artinya BPC Hipmi Pekanbaru ingin melaksanakan Muscab. Hanya saja, sesuai dengan petunjuk DPP Hipmi, pelaksanaan muscab harus dilaksanakan oleh panja karena jika dilaksanakan oleh BPC, justru tidak konstitusional karena BPC tidak mempunya legalitas sesuai ketentuan organisasi berupa SK. ***

Editor:
Muh Amin

loading...
PMB Unilak 2018/2019
wwwwww