PotretNews.com Selasa 19 Juni 2018

Riau dan Sumbar Segera Teken MoU Kelola Waduk PLTA Kotopanjang

Riau dan Sumbar Segera Teken MoU Kelola Waduk PLTA Kotopanjang

Ilustrasi/Spillway Gate Waduk PLTA Koto Panjang di saat musim kemarau.

Rabu, 24 Mei 2017 16:46 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemprov Sumbar Selasa (23/5/2017) kemarin menggelar pertemuan di Balairung Badan Penghubung Sumbar Jakarta.Kedua pemda ini membahas kerja sama dalam pengelolaan waduk PLTA Koto Panjang dan sejumlah kerja sama strategis lainnya antardua provinsi bertetangga tersebut.

Hadir dalam Pertemuan itu Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman didampingi Kadis ESDM dan Kadis LHK Provinsi Riau. Sedangkan SUmbar dihadiri langsung Gubernurnya Irwan Prayito juga sejumlah Satkernya.

"Kita ingin pengelolaan bersama waduk PLTA demi mengantisipasi adanya bencana dan persoalan lainnya sebagaimana yang terjadi selama in, ketika musim hujan datang," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Selasa (23/5/2017) usai pertemuan.

Ads
Maka setelah pertemuan di Jakarta ini selanjutnya dalam beberapa waktu ke depan kedua Provinsi akan menggelar MoU dalam penanganan bersama pengelolaan waduk PLTA.

"Kita sepakat lakukan MoU dengan Sumbar, diantara fokus kita bagaimaan optimalisasi fungsi PLTA dan berkaitan dengan penguatan aspek lingkungan yang berdampak kepada PLTA," sebut gubernur yang akrab disapa Andi.

Kadis ESDM Syahrial Abdi yang juga hadir dalam pertemuan itu menjelaskan yang menjadi prioritas pengelolaan kedepannya mnyediakan cathman area dan landscape waduk tersebut.

"Selanjutnya sektor penanggulangan bencana, fakta yang terjadi di Sumbar jika hujan lebat area tidak bisa menampung maka terjadi luapan dan peningkatan elevasi di PLTA, disatu sisi ketika harus dibuka akan berdampak ke hilir yakni ke Riau, ini yang menjadi dasar dan dicari solusi bersama kedepannya," ucap Syahrial.

Sehingga harus ada kesepakatan dalam memenej dan SOP bagaimana pengelolaan waduk PLTA, jangan sampai ada yang dirugikan, ketika luapan air besar solusinya bagaimana.

"Kemudian pemberdayaan masyarakat dan penguatan fungsi DAS Sungai Kampar, Batang Kampar dan Batang Mahat, sepanjang aliran Sungai Kampar bisa berdampak jika terjadi luapan air," paparnya dilansir potretnews.com dari tribunnews.com.

Sehingga tugas kedua provinsi ini menghimpun seluruh rekomendasi dan hasil kajian yang pernah dilakukan baik itu pihak Akademisi maupun Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya di Riau dan Sumbar.

"Kita kedua daerah wajib menghimpun dokumen dan penelitian tentang penelitian dan rekomendasi, ternyata dulu ada hasil penelitian Unand dan Unri dan ada rekomendasi Kementerian LHK sudah ada rekomendasi, kita minta juga," ujar Syahrial. ***

Editor:
Muh Amin

loading...
PMB Unilak 2018/2019
wwwwww