PotretNews.com Rabu 22 Agustus 2018
Home > Berita > Riau

Dirjen HAM Bakal Usulkan Pembebasan Bersyarat bagi Tahanan untuk Siasati Overkapasitas Rutan dan Lapas

Dirjen HAM Bakal Usulkan Pembebasan Bersyarat bagi Tahanan untuk Siasati Overkapasitas Rutan dan Lapas

Mualimin Abdi, saat mendatangi Rutan Sialangbungkuk, Rabu pagi tadi.

Rabu, 10 Mei 2017 15:21 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Mualimin Abdi datang ke Rutan Sialangbungkuk Pekanbaru, Rabu (10/5/2017) pagi tadi.Dia hadir bersama Ketua Komnas HAM Nur Kholis. Kedatangan mereka untuk mengkaji permasalahan yang membuat ratusan tahanan kabur dari sana.

Tim dari pusat ini menemukan banyak polemik yang terjadi di Rutan Sialangbungkuk, yang antara lain sumber masalahnya akibat kondisi overkapasitas. Bukan cuma di Rutan Sialangbungkuk Pekanbaru saja, kondisi serupa juga dialami lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rutan lainnya di Provinsi Riau. Hal itu mesti dicarikan solusi.

"Kita ke sini untuk memastikan, setelah terjadinya kasus kemarin (kaburnya tahanan di Rutan Sialangbungkuk), pemerintah perlu memikirkan hal yang sifatnya prioritas, agar kejadian serupa tidak terulang. Memikirkan cara, pola dan strategi agar warga binaan di sini memperoleh hak semestinya," ujar Mualimin Abdi, Rabu siang.

Ads
Soal overkapasitas di Rutan Sialangbungkuk yang sekarang dihuni 1.870 orang, Mualimin Abdi bakal menyampaikan beberapa usulan sebagai jalan keluarnya. Termasuk dengan mempercepat pembebasan bersyarat dengan prosedur yang mudah, pemberian pengampunan untuk pidana ringan hingga orang yang sakit.

"Itu beberapa gambaran usulannya. Jika ini dilakukan bisa mengurangi overkapasitas, bukan hanya di Pekanbaru, tapi semuanya. Lalu juga dibutuhkan kerja sama dengan pihak lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, karena kenyataannya rutan dan lapas ini khusus yang berperkara narkoba, justru banyak pemakai daripada pengedar," sambung dia.

Ia juga menyinggung soal proses hukum terhadap pelaku tindak pidana ringan (tipiring) yang ditangani kepolisian. "Kalau tipiring ya nggak usah ditahan, yang narkoba kalau cuma pemakai ya jangan ditahan, tapi diassesment. Kan nggak harus semuanya di lapas dan rutan, ada rehabilitasi," paparnya, dilansir potretnews.com dari GoRiau.com.

Senada dengan itu, Ketua Komnas HAM Nur Kholis yang ikut turun melakukan investigasi ke Rutan Sialang Bungkuk mengatakan, untuk menyelesaikan polemik terkait overkapasitas memang mesti melibatkan multi departemen. "Jadi tidak bisa satu saja mengatasi persoalan ini. Semua harus dilibatkan," tuturnya.

Sebab itu, secepatnya dia akan mengusulkan supaya dilakukannya pertemuan, guna membahas hal tersebut, dengan melibatkan pihak terkait lainnya di pusat. Bahkan nanti beberapa rekomendasi juga akan disampaikan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Kita juga akan kirim rekomendasi ke Pak Presiden untuk mengambil tindakan yang memang jadi kewenangan Presiden, nah apa saja itu, belum kita fikirkan sekarang, yang pokok rumusannya ya soal tadi, mengatasi over kapasitas," demikian penjelasan Mualimin Abdi. ***

Editor:
Hanafi Adrian

Tour de Siak 2018
wwwwww