Banyak Mobil Pelat Merah Dilarikan Mantan Pejabat, Kepala Satpol PP Riau Akui Susah Melacak Benda Bergerak meski Sudah Kerahkan Tim Intelijen
 |
Ilustrasi. |
Jum'at, 14 April 2017 08:51 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Mobil dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau paling banyak dilarikan mantan pejabat. Saat penertiban aset, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau yang bertugas dalam hal ini pun mengaku kesusahan melacak keberadaan mobil-mobil pelat merah tersebut.
Termasuk juga dua mobil pelat merah yang dibawa kabur oknum mantan pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau, hingga kini masih dalam pencarian.
"Mobil ini kan benda bergerak, jadi memang susah mencari keberadaannya. Tapi kita sudah kantongi nama yang membawa mobil negara ini, orangnya ada di Pekanbaru," kata Kepala Satpol PP Provinsi Riau, Zainal, Kamis (13/4/2017) di Hotel Grand Central Pekanbaru.
Untuk mencari keberadaan mobil yang teridikasi ”ditilap” tersebut, Zainal mengaku telah mengerahkan Tim Intelijen Satpol PP. Sebab, kemungkinan besar mobil tersebut telah dilarikan ke luar provinsi. "BPKAD mendapat laporan dari Dishub, dan kami (Satpol PP Riau) bertugas melacak keberadaan aset itu," tandasnya, dilansir potretnews.com dari GoRiau.com.
Pemprov Riau memang masih mendapatkan PR untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satunya harus memperbaiki catatan pengelolaan aset. Ini perlu dilakukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 tidak ada masalah lagi ketika diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.
"Kelemahan kita di aset, kita harapkan fungsi Satpol PP untuk membantu menertibkan aset. Artinya membantu pemerintah mengejar penilaian terbaik, supaya kita punya kinerja yang lebih baik lagi," kata Gubernur Arsyadjuliandi Rachman dalam Rapat Koordinasi Satpol PP se-Riau, Kamis (13/4/2017) siang.
Baru-baru ini, pria yang akrab disapa Andi itu mengaku kaget mendapat laporan beberapa aset provinsi yang masih tercecer di kabupaten tanpa sepengetahuannya. "Ternyata masih ada aset provinsi yang tertinggal di Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Aset yang di sana itu belum pernah saya dengar sebelumnya," urainya.
Untuk itu, ia pun tak bosan-bosannya memerintahkan BPKAD untuk bekerja sama dengan Satpol PP untuk menyisir aset-aset yang masih dikuasai mantan pejabat. "Aset kita banyak dikuasai orang lain. Saya paling sering sampaikan ke BPKAD soal ini," tuturnya. ***Editor:
Fanny R Sanusi
Termasuk juga dua mobil pelat merah yang dibawa kabur oknum mantan pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau, hingga kini masih dalam pencarian.
"Mobil ini kan benda bergerak, jadi memang susah mencari keberadaannya. Tapi kita sudah kantongi nama yang membawa mobil negara ini, orangnya ada di Pekanbaru," kata Kepala Satpol PP Provinsi Riau, Zainal, Kamis (13/4/2017) di Hotel Grand Central Pekanbaru.
Untuk mencari keberadaan mobil yang teridikasi ”ditilap” tersebut, Zainal mengaku telah mengerahkan Tim Intelijen Satpol PP. Sebab, kemungkinan besar mobil tersebut telah dilarikan ke luar provinsi. "BPKAD mendapat laporan dari Dishub, dan kami (Satpol PP Riau) bertugas melacak keberadaan aset itu," tandasnya, dilansir potretnews.com dari GoRiau.com.
Pemprov Riau memang masih mendapatkan PR untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Salah satunya harus memperbaiki catatan pengelolaan aset. Ini perlu dilakukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 tidak ada masalah lagi ketika diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.
"Kelemahan kita di aset, kita harapkan fungsi Satpol PP untuk membantu menertibkan aset. Artinya membantu pemerintah mengejar penilaian terbaik, supaya kita punya kinerja yang lebih baik lagi," kata Gubernur Arsyadjuliandi Rachman dalam Rapat Koordinasi Satpol PP se-Riau, Kamis (13/4/2017) siang.
Baru-baru ini, pria yang akrab disapa Andi itu mengaku kaget mendapat laporan beberapa aset provinsi yang masih tercecer di kabupaten tanpa sepengetahuannya. "Ternyata masih ada aset provinsi yang tertinggal di Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Aset yang di sana itu belum pernah saya dengar sebelumnya," urainya.
Untuk itu, ia pun tak bosan-bosannya memerintahkan BPKAD untuk bekerja sama dengan Satpol PP untuk menyisir aset-aset yang masih dikuasai mantan pejabat. "Aset kita banyak dikuasai orang lain. Saya paling sering sampaikan ke BPKAD soal ini," tuturnya. ***Editor:
Fanny R Sanusi
