PotretNews.com Senin 20 Agustus 2018
Home > Berita > Riau

Tersangka Kasus Penyelewengan Pajak di Dispenda Riau Berkemungkinan Bertambah, Kerugian Negara Sedang Diaudit

Tersangka Kasus Penyelewengan Pajak di Dispenda Riau Berkemungkinan Bertambah, Kerugian Negara Sedang Diaudit

Kolom korektor pada lembar SKPD kendaraan (dilingkari). (foto: goriau.com)

Rabu, 12 April 2017 15:55 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Subdirektorat III Reserse Kriminal Khusus Polda Riau masih melanjutkan penyidikan terkait dugaan penyelewengan ratusan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Meski berjalan cukup lama, kepolisian meyakinkan kalau kasus ini masih berlanjut. Saat ini Subdit III Ditreskrimsus Polda Riau sedang berkoordinasi untuk melakukan penghitungan kerugian negara dalam dugaan Korupsi tersebut.

Berdasarkan laman GoRiau.com yang dilansir potretnews.com, Direktur Reskrimsus Kombes Johny Eddizon Isir melalui Kasubdit III AKBP Deni Oktavian, Rabu (12/4/2017) siang mengatakan, koordinasi tersebut untuk menentukan besaran kerugian negara atas dugaan penyelewengan ratusan pajak SKPD.

"Kita lakukan koordinasi, sejauh ini komunikasi kita aktif dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Ini memang cukup lama untuk mengetahui besaran kerugian negara, karena keseluruhan objek yang dilakukan penyidikan," terangnya.

Di luar itu tidak ada masalah lain, begitu kata AKBP Deni Oktavian, Rabu (12/4/2017) siang. Pihaknya sejauh ini sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi ini.

"Sudah dua orang berinisial D dan J, mereka merupakan operator yang mengetahui sistem program data. Mungkin nanti dapat berkembang (tersangka, red). Untuk aliran dana (ke mana saja) masih kita dalami," tandas kasubdit III ini.

"Setelah tahu berapa hasil kerugian negara baru bisa ketahap selanjutnya. Bisa saja ada tersangka bertambah, dan ini secepatnya harus tuntas, cuma karena ada dua institusi, kita tentu harus koordinasi," ujarnya.

Terciumnya kasus tersebut berawal dari laporan adanya keganjilan SKPD milik kendaraan wajib pajak, yang salah satunya tidak ada paraf dalam kolom korektor di halaman SKPD (lembaran belakang STNK kendaraan, red).

Mestinya kolom itu diisi oleh pihak pengkorektor, sebagai bukti syarat sudah dipenuhinya syarat di lembaran kedua tersebut. Namun faktanya malah kosong. Menurut kepolisian, ada sekira 400 lembar SKPD kendaraan yang mengalami hal itu. ***

Editor:
Farid Mansyur

Ads
Tour de Siak 2018
wwwwww