PLN Garap 16 Proyek Listrik Rp21,1 Triliun di Sejumlah Daerah, Termasuk Riau

JAKARTA, POTRETNEWS.com - PT PLN (Persero) akan menggarap 16 proyek ketenagalistrikan berkapasitas 1.825,5 Megawatt (MW) dengan nilai proyek Rp21,1 triliun. Proyek ini merupakan bagian dari porsi PLN di dalam program 35 ribu MW sebesar 10.233 MW. Berdasarkan laman CNNIndonesia.com yang dilansir potretnews.com, proyek-proyek tersebut terdiri dari empat kontrak pengadaan barang dan konstruksi (Engineering, Procurement, Conract/EPC), enam surat penunjukkan proyek pembangkitan, dan enam kontrak pengadaan pembangunan transmisi 500 kilovolt (kv) jalur Utara Jawa dengan panjang 928 kilometer sirkuit (kms).

Empat kontrak EPC tersebut memiliki kapasitas sebesar 927,5 MW, yang terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Tawar add on project yang dilakukan konsorsium PT Hutama Karya (Persero), PLTMG Bangkanai dan Mobile Power Plant (MPP) Paket 7 yang dilakukan konsorsium PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Wartsila Finland, Wartsila Indonesia, serta PLTD tersebar yang dikerjakan oleh Deutz Asia Pacific Pte Ltd-PT Maxi Utama Energy.

Sementara itu, surat penunjukkan langsung kepada enam perusahaan memiliki kapasitas sebesar 898 MW. Proyek-proyek ini terdiri dari PLTD tersebar Lot IV, MPP Paket 3, MPP Paket 4, MPP Paket 5, PLTG/MG Riau Peaker, dan PLTMG Kupang Peaker.

Direktur Utama PLN Sofyan Basyir mengatakan, investasi di sektor ketenagalistrikan memang membutuhkan banyak dana. Namun, efek pengganda dari suplai listrik akan sangat terasa terhadap kegiatan perekonomian.

Apalagi, 16 proyek pembangkit ini berlokasi di luar Jawa. Oleh karenanya, tak hanya defisit listrik bisa berkurang di tahun 2018 mendatang, ia berharap perekonomian Indonesia Timur pun bisa terkerek.

"Sehingga, kami akan upayakan agar proyek-proyek ketenagalistrikan bisa selesai tepat waktu," jelas Sofyan, Jumat (17/3/2017).

Ia juga menuturkan, 16 proyek pembangkit ini pun mampu menggantikan pembangkit-pembangkit yang sudah ada (existing) namun tidak efisien dari sisi biaya operasional. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan harga listrik yang lebih efisien.

"Sehingga, rasio elektrifikasi di daerah yang elektrifikasinya masih tertinggal bisa meningkat. Selain itu, kemampuan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar juga ikut membaik," pungkasnya. ***

Editor:
Fanny R Sanusi