Gubernur Mengaku Belum Tahu Persis soal Proyek Jasa Keamanan Gedung DPRD Riau yang Menelan Anggaran Rp5,6 Miliar
 |
Ilustrasi. |
Jum'at, 10 Maret 2017 21:42 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Gubernur Riau Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA akan memanggil Sekretaris DPRD (Sekwan) Riau untuk memberikan penjelasan terkait penganggaran proyek jasa keamanan gedung DPRD Riau senilai Rp5,6 miliar. "Ini mau panggil sekwan. Kemarin belum sempat karena meninjau korban banjir," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman seperti diberitakan GoRiau.com, Jumat (10/3/2017), yang dilansir potretnews.com.Sama-sama melihat kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang tengah sulit saat ini, kata Andi, seharusnya anggota dewan telah berpikir panjang sebelum menyusun program dan penganggaran. "Lebih tepatnya tanyakan pada Ketua DPRD, kan domainnya sekwan dan kebutuhan dewan," kata Andi lagi.Sejauh ini, orang nomor satu di Riau itu belum mau berbicara banyak mengenai tepat atau tidaknya penganggaran proyek jasa keamanan senilai Rp5,6 miliar di Gedung DPRD Riau.
"Evaluasi nanti kita lakukan setelah tahu kondisinya seperti apa. Saya nggak tahu persis, kita cek dulu. Kalau itu nggak memungkinkan untuk dilaksanakan, berarti nanti ada silpa dan bisa digunakan untuk yang lain dalam APBD Perubahan," ucapnya.Sebelumnya, di beberapa media massa, Sekwan DPRD Riau Kaharuddin mengaku tidak ada yang namanya tenaga honorer disisipkan dalam penganggaran proyek jasa keamanan gedung DPRD Riau senilai Rp5,6 miliar. Namun ada 65 orang yang selama ini melekat sebagai tenaga keamanan masing-masing anggota dewan. Menurut Kaharuddin, 136 personel tersebut memang tidak ditempatkan di kantor DPRD Riau saja, tapi juga di rumah dinas pimpinan DPRD Riau, dan juga ada yang melekat dengan 65 anggota DPRD Riau. Mereka yang selama ini melekat ke anggota dewan belum mendapatkan pelatihan khusus. Namun demikian, hal itu akan dilaksanakan secara bertahap."Selain itu, pengamanan yang melekat ke Anggota DPRD saat ini masih belum semuanya bersifat tetap. Karena sebagian anggota dewan ada yang mau ganti, dan ada juga yang tetap memakai pengamanan sebelumnya. Tapi pelatihan pasti kami berikan, ada tahapannya nanti," kata Kaharuddin, Rabu (8/3/2017).Kaharuddin juga menjelaskan, dalam penganggaran pengamanan DPRD Riau tersebut, tidak ada yang fiktif, seperti kabar-kabar yang berkembang beberapa waktu belakangan. Karena masing-masing dari 136 orang tersebut ada orangnya. "Tidak ada yang fiktif. Kalau mau dibuka silakan, tak masalah, setiap orangnya ada," imbuhnya.Kaharuddin juga membantah adanya mark up yang terjadi dalam penganggaran tersebut, karena pengamanan itu sudah diserahkan kepada pihak ketiga, melalui lelang, dan prosedur yang jelas. "Kalau pengelolaannya melalui swadaya mungkin ada peluang terjadi mark up, tapi kalau dilelang, tentu kami sudah jelas mengikuti peraturan dan prosedural yang jelas," ulasnya.Diakui, saat ini anggaran tersebut jumlahnya cukup banyak. Namun hal itu dikarenakan semua pembayaran untuk tiap personel dilakukan secara profesional. "Mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan hari raya (THR), dan lainnya. Spek-nya jelas, semua mengikuti aturan undang-undang," tutur dia.Dia menambahkan, pengamanan kantor DPRD Riau tersebut memang baru dilakukan tahun ini, hal ini menurutnya menimbang adanya kejadian penemuan tempat pemakaian narkoba di lantai 3 Gedung DPRD Riau pada tahun 2016 lalu."Tahun kemarin kami kan ada dapat musibah soal temuan narkoba, kami akui pengamanan lemah saat itu. Makanya saat ini lebih diperketat," ujar Kaharuddin. ***Editor:
Fanny R Sanusi
"Evaluasi nanti kita lakukan setelah tahu kondisinya seperti apa. Saya nggak tahu persis, kita cek dulu. Kalau itu nggak memungkinkan untuk dilaksanakan, berarti nanti ada silpa dan bisa digunakan untuk yang lain dalam APBD Perubahan," ucapnya.Sebelumnya, di beberapa media massa, Sekwan DPRD Riau Kaharuddin mengaku tidak ada yang namanya tenaga honorer disisipkan dalam penganggaran proyek jasa keamanan gedung DPRD Riau senilai Rp5,6 miliar. Namun ada 65 orang yang selama ini melekat sebagai tenaga keamanan masing-masing anggota dewan. Menurut Kaharuddin, 136 personel tersebut memang tidak ditempatkan di kantor DPRD Riau saja, tapi juga di rumah dinas pimpinan DPRD Riau, dan juga ada yang melekat dengan 65 anggota DPRD Riau. Mereka yang selama ini melekat ke anggota dewan belum mendapatkan pelatihan khusus. Namun demikian, hal itu akan dilaksanakan secara bertahap."Selain itu, pengamanan yang melekat ke Anggota DPRD saat ini masih belum semuanya bersifat tetap. Karena sebagian anggota dewan ada yang mau ganti, dan ada juga yang tetap memakai pengamanan sebelumnya. Tapi pelatihan pasti kami berikan, ada tahapannya nanti," kata Kaharuddin, Rabu (8/3/2017).Kaharuddin juga menjelaskan, dalam penganggaran pengamanan DPRD Riau tersebut, tidak ada yang fiktif, seperti kabar-kabar yang berkembang beberapa waktu belakangan. Karena masing-masing dari 136 orang tersebut ada orangnya. "Tidak ada yang fiktif. Kalau mau dibuka silakan, tak masalah, setiap orangnya ada," imbuhnya.Kaharuddin juga membantah adanya mark up yang terjadi dalam penganggaran tersebut, karena pengamanan itu sudah diserahkan kepada pihak ketiga, melalui lelang, dan prosedur yang jelas. "Kalau pengelolaannya melalui swadaya mungkin ada peluang terjadi mark up, tapi kalau dilelang, tentu kami sudah jelas mengikuti peraturan dan prosedural yang jelas," ulasnya.Diakui, saat ini anggaran tersebut jumlahnya cukup banyak. Namun hal itu dikarenakan semua pembayaran untuk tiap personel dilakukan secara profesional. "Mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, tunjangan hari raya (THR), dan lainnya. Spek-nya jelas, semua mengikuti aturan undang-undang," tutur dia.Dia menambahkan, pengamanan kantor DPRD Riau tersebut memang baru dilakukan tahun ini, hal ini menurutnya menimbang adanya kejadian penemuan tempat pemakaian narkoba di lantai 3 Gedung DPRD Riau pada tahun 2016 lalu."Tahun kemarin kami kan ada dapat musibah soal temuan narkoba, kami akui pengamanan lemah saat itu. Makanya saat ini lebih diperketat," ujar Kaharuddin. ***Editor:
Fanny R Sanusi
