PotretNews.com Minggu 19 Agustus 2018

Fitra Riau Duga Proyek Jasa Keamanan Gedung DPRD Riau Akal-akalan Cari Untung

Fitra Riau Duga Proyek Jasa Keamanan Gedung DPRD Riau Akal-akalan Cari Untung

Ilustrasi/Gedung DPRD Provinsi Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.

Jum'at, 03 Maret 2017 08:11 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Koordinator Forum Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Usman, meminta aparat penegak hukum mengusut pengadaan tenaga pengamanan swasta di DPRD Riau. Pasalnya dia menduga proyek tersebut kental dengan aroma korupsi.Menurut Usman, Fitra melihat pengadaan 136 tenaga sekuriti yang ditender ke pihak ketiga PT Karya Satria Abadi (KSA) itu dinilai terlalu berlebihan. Mengingat luas gedung dewan saat ini, menurut Fitra, cukup dijaga sekitar 60 orang saja.

"Gedung DPRD ini luasnya berapa sih? Itung-itungan mereka berapa, kok bisa sampai 136 orang yang dipasang. Saya curiga jumlahnya tidak sampai segitu," kata Usman, seperti diberitakan GoRiau.com, Kamis (2/3/2017), yang dilansir potretnews.com.

Hitungan sederhananya, kata Usman, jika rasionya satu orang security mengamankan gedung seluas 5000 meter persegi maka di gedung DPRD itu hanya dibutuhkan 20 orang saja. Katakanlah 20 orang dikali tiga sift maka dalam satu hari hanya membutuhkan 60 orang.

Ads
"Sebanyak 60 orang ini misalnya digaji dengan gaji supermewah sebagai seorang petugas keamanan, misalnya Rp5 juta ya. Satu tahun cuma Rp3 miliar. Ini hitungan kasar kami, anggaplah ditambah untuk pengamanan rumah pimpinan dewan dan sekwan, berapa sih jumlahnya, saya yakin tidak sampai 136. Hitungan di atas Itu kalau gaji mereka segitu, tapi kan pastinya tidak segitu. Paling mereka digaji sesuai UMR kan. Ini jelas potensi korupsi," tegas Usman.

Penganggaran tenaga pengamanan swasta di DPRD Riau, imbuh Usman, paling besar dari total anggaran yang dialokasikan pemprov. Karena pada tahun 2017 total anggaran untuk tenaga pengamanan sebesar Rp14, 9 miliar. Hampir separuh atau sekitar Rp6,1 miliar lebih anggaran itu dialokasikan untuk DPRD. Pengaggaran sebanyak itu belum termasuk Satpol PP, karena anggaran mereka terpisah.

"Jadi ini kami simpulkan, proyek semacam ini cuma akal-akalan saja. Mereka mau cari keuntungan. Makanya kami berharap penegak hukum masuk," ujar dia. ***

Editor:
Hanafi Adrian

Tour de Siak 2018
wwwwww