PotretNews.com Senin 17 Desember 2018
Home > Berita > Riau

Mempertanyakan Efektivitas Jasa Pengamanan Gedung DPRD Riau dengan Anggaran Rp5 Miliar Lebih

Mempertanyakan Efektivitas Jasa Pengamanan Gedung DPRD Riau dengan Anggaran Rp5 Miliar Lebih

Ilustrasi/Gedung DPRD Provinsi Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.

Selasa, 28 Februari 2017 23:41 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Organisasi nonpemerintah atau LSM Koalisi Indonesia Bersih (KIB) menilai DPRD Provinsi Riau melakukan pemborosan anggaran dengan menyewa jasa pihak ketiga bagi pengamanan gedung dewan. Dengan biaya yang sangat besar yakni mencapai Rp5,6 miliar, efektivitas penjagaan gedung wakil rakyat tersebut masih jadi pertanyaan.Ketua LSM Koalisi Indonesia Bersih, Haryadi SE mengatakan, proyek jasa pengamanan Gedung DPRD Riau ini ditangani PT Karya Satria Abadi (KSA) yang menang lelang dengan anggaran senilai Rp5,6 miliar. Jumlah ini berlebihan bila dibadingkan dengan biaya jasa pengamanan gedung DPR RI yang hanya menggunakan anggaran Rp1,5 miliar.

"Kalau dibandingkan dengan jumlah Anggota DPR RI yang mencapai 550 orang, sementara Anggota DPRD Riau hanya 65 orang. Tingkat pengamanan DPRD Riau sangat besar dan boros," kata Haryadi, Selasa (27/2/2017), dilansir potretnews.com dari GoRiau.com.

Dari data yang dibeberkan Haryadi, proyek jasa pengamanan gedung dewan dalam pagu lelang yang ditawarkan besarnya bahkan mencapai Rp6,1 miliar lebih. Biaya tersebut diperuntukkan bagi upah 136 tenaga satpam untuk menjaga gedung dewan dan rumah dinas pimpinan DPRD Riau.

Ads
Haryadi mengatakan, jumlah tenaga satpam ini dibagi tugas 4 shif selama 24 jam dengan rincian selain pengamanan pintu masuk dan keluar, juga untuk keamanan setiap sudut ruangan gedung dewan. Kemudian menjaga pintu masuk rumah dinas 4 pompinan dan Sekwan DPRD Riau.

"Ini terlalu mubazir, sampai-sampai ruang komisi dan fraksi dijaga siang dan malam. Memang ada apa malam hari di gedung dewan sampai dijaga ketat. Saya kira kalau kita lihat PT Chevron yang pengamanannya cukup ketat tidak terlalu sampai begitu jaganya. Pintu masuk dan keluar saja sudah cukup," tukasnya.

Disebutkan juga, biaya sebesar itu termasuk pengadaan pakaian safari, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian, sepatu dan perlengkapan sekuriti untuk 136 set dengan total biaya. "Ini saja sudah salah, katanya jasa keamanan, tapi justru pengadaan pakaian ditanggung pakai duit negara," sebutnya.

Haryadi mengatakan, dengan penjagaan super ketat tersebut tujuan utama dari jasa pengamanan tersebut untuk apa. Disinyalir hal tersebut merupakan lahan proyek bagi anggota dewan, karena PT KSA merupakan perusahaan milik salah satu anggota DPRD Riau.

Akalan-akalan anggaran dengan modus jasa pengamanan gedung dewan ini, lanjut dia, sebenarnya sudah berlangsung sejak 2013 yang lalu. Hanya saja anggaran yang hampir setiap tahun itu tidak sebesar jumlah saat ini.

"Tapi kalau sebelumnya jauh lebih parah lagi. Saya pernah melihat anggaran untuk tahun 2014 dan 2015, jasa pengamanan gedung DPRD Riau itu sebesar Rp1,8 miliar. Anehnya proyek tersebut fiktif, tenaga pengamanan hanya tertulis dalam laporan penggunaan anggaran. Sementara tenaga dimaksud tidak pernah ada," ungkapnya.

Haryadi menyayangkan, DPRD Riau sebagai pengawas penggunaan anggaran daerah justru tidak bisa mengawasi proyek-proyek pemborosan di depan mata mereka sendiri. "Patut dievaluasi anggaran jasa keamanan ini, karena terlalu besar," ujarnya.***

Editor:
Akham Sophian

wwwwww