Dengar Kabar Ada Perusahaan Berkebun di Taman Nasional Tesso Nilo Pelalawan, Kapolda Riau Irjen Zulkarnain Marah Besar: Segera Cabut dari Situ!

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) Riau Pol Irjen Zulkarnain ikut dalam rapat gabungan bersama sejumlah instansi pemerintahan dan kementerian, di Kantor Gubernur Riau, Selasa (7/2/2017) siang, membahas soal isu lingkungan, salah satunya penjarahan hutan di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), di Pelalawan. Dia marah, saat diberi tahu bahwa ada banyak perusahaan yang diduga diam-diam ”mengeruk” untung dari dalam area kawasan taman nasional tersebut. Imbasnya, hutan pun gundul dan keaslian habitat di TNTN ini terancam. Spontan Irjen Zulkarnain bereaksi.

"Katanya di sana ada kebun, kan kebangetan itu, kalau begitu ada tiga undang-undang (UU) yang dilanggar, pertama UU Kehutanan, UU Perkebunan dan Pencucian Uang," tandas jenderal bintang dua ini usai rapat di kantor gubernur, Selasa siang.

Terkait laporan tersebut, kapolda berjanji mengambil tindakan tegas jika itu memang terbukti. "Katanya ada di sana, saya belum tahu. Jika benar, ini sinyal bagi mereka (perusahaan), segera cabut dari situ," ancam Irjen Zulkarnain, seperti dilansir potretnews.com dari GoRiau.com.

"Saya akan police line dan jadikan tersangka. Saya ingatkan, dengan segala kerendahan hati, kalau memang iya (betul ada) segera saja pergi. Kembalikan kawasan tersebut kepada negara," ucapnya.
Pertemuan di Kantor Gubernur Riau tersebut salah satunya membahas soal revitalisasi (pemulihan) area TNTN di Kabupaten Pelalawan, yang kian habis ”dijarah” perusak lingkungan, misalnya perambahan dan pembalakan liar.

Atas dasar itu, Menteri LHK, Siti Nurbaya pun membentuk tim kerja gabungan untuk mengidentifikasi lahan yang telah diokupasi (diduduki, red). Ekosistem yang akan direvitalisasi ini pun juga sudah dipresentasikan.

Hadir dalam pertemuan itu antara lain Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono, Kapolda Riau Irjen Zulkarnain, TNI dan perwakilan lainnya dari pemerintahan Provinsi Riau. ***

Editor:
Hanafi Adrian