Warga Miskin di Kabupaten Siak Tak Perlu Cemas kalau Sakit, Bupati Syamsuar Bilang Kartu Jamkesda Masih Berlaku

SIAK, POTRETNEWS.com  - Bupati Siak Provinsi Riau Syamsuar menyatakan bahwa Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) masih berlaku di kabupaten itu. Walau masyarakat juga menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bahkan sistem Program Jamkesda itu di tahun 2017 akan dibenahi, sesuai dengan data masyarakat miskin di Kabupaten Siak. Sementara untuk mengantisipasinya, program itu hanya melayani mayarakat yang telah terdaftar JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan memiliki Kartu Keluarga (KK) serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Siak.

"Isu Jamkesda tak berlaku itu tidak benar. Program ini masih ada di Siak. Tetapi dengan metode baru. Karena masyarakat saat ini juga banyak menggunakan BPJS. Untuk itu kita data dulu masyarakat miskin di daerah ini," kata Syamsuar saat menggelar Ngopi Pagi bersama seluruh wartawan yang bertugas di Kabupaten Siak, belum lama ini.

Bahkan lanjut Bupati Siak, untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, semua pelayanan di Puskesmas di daerah Siak nantinya akan setara dengan rumah sakit umum. Pasalnya, puskesmas akan tergabung dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang merupakan bagian dari perangkat daerah.

"Untuk itu, Program Jamkesda ini hanya menanggung masyarakat yang tidak mampu. Bahkan sampai bisa merujuk ke provinsi," sebut pria yang juga menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Siak itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, setiap tahun masyarakat Siak yang berobat memanfatkan fasilitas Jamkesda mengalami peningkatan. Bahkan sampai kekurangan anggaran sehingga harus dialokasikan pembayaran di tahun berikutnya. Karena biaya pengobatan dari program Jamkesda itu setiap tahunnya di atas 100 persen lebih.

Pada tahun 2012 lalu, Program Jamkesda Siak dianggarkan Rp 8 miliar, dan habis total. Tahun 2013 sebesar Rp18 miliar (habis), untuk 2014 berjumlah Rp 28 miliar, dan tahun 2015 Rp 43 miliar. Sementara tahun 2016 dan 2017 realisasinya di atas 100 persen sehingga dana yang dianggarkan minus. ***