PotretNews.com Senin 21 Januari 2019
Home > Berita > Umum

Walhi Ingin Penegakan Hukum terhadap Pembakar Hutan dan Lahan Dipertegas

Walhi Ingin Penegakan Hukum terhadap Pembakar Hutan dan Lahan Dipertegas

Ilustrasi.

Sabtu, 19 November 2016 22:26 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyayangkan penegakan hukum yang dinilai masih lemah dalam menindak para pelaku pembakaran hutan dan lahan."Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan, agar ada efek jera," kata Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Yaya Nurhayati, dalam acara Aliansi Jurnalis Independen di Pekanbaru, Sabtu (19/11/2016).

BACA JUGA:

. Koalisi LSM Lingkungan Laporkan 49 Perusahaan yang Diduga Terlibat Pembakaran Hutan ke Polda Riau

Lebih lanjut, Yaya menambahkan bahwa saat ini banyak hukuman yang "nyasar" ke operator lapangan ataupun masyarakat. Seharusnya aparat penegak hukum juga menindaklanjuti latar belakang dari kasus tersebut, apakah ada campur tangan dari "cukong" atau perusahaan.

Hal ini, menurut Yaya harus ditangani oleh penegak hukum secara lebih mendalam, bila ada operator lapangan yang ditangkap, maka pihak yang menjadi dalang juga harus dikenai sanksi, sehingga tidak ada lagi putus rantai dalam penyelidikan kasus pembakaran hutan tersebut.

"Nyatanya saat ini yang melakukan pembakaran masih orang orang yang sama, dan itu tidak bisa hanya sekedar dibina saja," ucapnya seperti dikutip potretnews.com dari antaranews.com.

Yaya juga menyebutkan bahwa pemerintah sebaiknya lebih tegas lagi dalam memberikan tindakan dan juga ada pemberian sanksi yang langsung diterima oleh pelaku.

Pemerintah bisa memberikan sanksi seperti membekukan izin pembukaan lahan, dan jika masih belum ada perubahan bisa dilakukan pencabutan izin. Semua itu diharapkan agar ada efek jera bagi para pelaku pembakaran hutan tambah Yaya.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan bisa melakukan audit dan evaluasi untuk semua perizinan yang sudah diberikan kepada pihak yang terkait agar tidak terjadi pelanggaran izin.

"Saat ini pemerintah harus bisa memberikan izin sesuai dengan kapasitas perusahaan tersebut, agar perusahaan bisa mengelola hutan dan lahan sesuai kemampuan mereka," ujarnya. ***

Editor:
Hanafi Adrian

Kategori : Umum, Lingkungan, Hukrim
wwwwww