Meski Terhambat Perizinan, 5.000 Rumah Subsidi Sudah Dibangun di Riau

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Pembangunan rumah bersubsidi di Provinsi Riau hingga September 2016 sudah mencapai 5.000 unit atau 62 persen dari target yang dipatok tahun ini sebanyak 8.000 unit. Beberapa faktor masih menjadi hambatan antara lain terkait perizinan dan adanya perubahan skema subsidi perumahan di tingkat pemerintah pusat.

”Sebenarnya kebutuhan rumah subsidi di Riau cukup besar sekali. Namun memang masih ada beberapa kendala yang mengganggu suplai dari pengembang. Begitu pun kami yakin target 8.000 unit dapat tercapai di pengujung tahun ini,” kata Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Riau, Amran Tambi kepada liputan6.com sebagaimana dikutip potretnews.com, Kamis (3/11/2016).

Dia menambahkan, saat ini membangun rumah bersubsidi menjadi andalan pengembang di Riau. Hal itu terkait lesunya permintaan rumah dan ruko di segmen menengah dan menengah atas.

Perubahan skim pembiayaan rumah subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disebutkan anggarannya sudah habis dan dialihkan ke skim Selisih Subsidi Bunga (SSB) diakui Tambi turut mempengaruhi realisasi target pembangunan rumah sederhana sehat (RSh) di provinsi tersebut.

Di sisi lain, tersumbatnya penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) sejak awal tahun ini di sejumlah kabupaten/kota termasuk Kota Pekanbaru akibat belum tuntasnya RTRW turut menggangu pasokan hunian di kota tersebut.

Meski per 1 September 2016 telah keluar Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru yang memperbolehkan penerbitan IMB sementara, namun kebijakan itu belum banyak mendorong pasokan baru rumah subsidi.

Adapun daerah yang saat ini banyak memasok rumah bersubsidi di Provinsi Riau antara lain di Pekanbaru seperti di Rumbai dan Panam, serta beberapa wilayah di sekitarnya seperti Kampar, Pelalawan, Duri, Siak, Bengkalis dan lain-lain.

”Sekira 50 persen pasokan rumah sederhana berlokasi di Kampar yang merupakan penyangga Kota Pekanbaru,” papar dia.

Tambi menyebutkan, dibutuhkan upaya sungguh-sungguh dari pemkab atau pemkot di Riau untuk mendorong pembangunan perumahan di daerah tersebut. Menggeliatnya sektor properti diperkirakan akan membawa dampak berganda terhadap perekonomian masyarakat di daerah.

Menurut dia, euforia pemerintah pusat untuk menyediakan rumah bagi masyarakat ini harus bisa diimbangi oleh daerah.

”Saya selalu memberikan penjelasan kepada seluruh kepala daerah di Riau bahwa pemerintah pusat sudah menyiapkan kemudahan dan insentif besar untuk masyarakat, tinggal apa yang diberikan kabupaten/kota ini bagi masyarakatnya sendiri,” dia menegaskan. ***

Editor:
Fanny R Sanusi