Pembangunan Listrik Energi Baru di Riau: Jurus Jitu Pemprov untuk Terangi Wilayah yang Gelap Gulita
Selasa, 25 Oktober 2016 18:27 WIB
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menandatangani Komitmen Penghematan Energi dan Air sekaligus pencanangan Program Riau Energy Saving Goverment Office (RESGO), di Gedung Perpustakaan Soeman Hs, Selasa (18/10/16) lalu.PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Sebagian daerah di Provinsi Riau kembali dihantui dengan pemadaman listrik akibat keringnya air di waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kotopanjang di Kabupaten Kampar. Keringnya waduk karena kemarau yang melanda bagian hulu yang selama ini menyuplai air. Keringnya waduk PLTA tersebut, kata Manajer Pusat Listrik PLTA Kotopanjang Bayu Tuk Windriyo, menyebabkan turbin generator tidak bisa beroperasi. Turbin pertama sekali berhenti beroperasi, Jumat malam (7/10/2016) lalu. Kemudian sempat beroperasi lagi pada Senin (10/10/2016). Keesokan harinya, turbin kembali lumpuh."Sudah tujuh harilah ikut hari ini," katanya seperti dilansir banyak media massa terbitan Riau, di Bangkinangkota, Senin (17/10/2016).
PLTA Kotopanjang di Kabupaten Kampar. Pemadaman listrik di sejumlah daerah di Provinsi Riau pasti terjadi kalau air di waduk PLTA ini kering.Menurut Bayu, tinggi elevasi permukaan waduk masih berada di bawah titik minimum 73,5 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sementara debit air yang masuk hanya di kisaran rata-rata 27 kubik per detik. Sehingga tidak dapat menaikkan elevasi. Guna mencegah kekeringan Sungai Kampar di daerah hilir, ucap Bayu, pihaknya hanya membuka pintu buangan air (spillway gate). Dia tidak menampik, lumpuhnya turbin Waduk PLTA menyebabkan krisis listrik di Riau.Saat ini kedalaman waduk menurun hingga 11,5 meter. Ini mengacu pada tinggi maksimum elevasi waduk 85 mdpl yang turun ke bawah 73,5 mdpl. Bayu juga mengemukakan, kondisi cuaca di sekitar waduk di luar prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Sesuai prakiraan cuaca itu, hujan mulai turun di bulan Oktober.Kenyataannya hujan di daerah hulu maupun pada waduk sendiri belum turun. Hujan di lereng Bukit Barisan yang menghadap ke waduk dan di daerah Sumatera Barat (Sumbar) hulu waduk. Sehingga debit air yang masuk ke waduk tidak naik, walaupun sebagian besar wilayah Sumbar diguyur hujan sejak beberapa hari belakangan."Di Sumbar, bahkan ada yang banjir. Seperti di Solok, tanah longsor. Tapi di sini (waduk) nggak ada hujan. Itulah kondisi cuaca sekarang ini," tutur Bayu. Ditambahkan, daerah sekitar waduk hanya diliputi cuaca berawan atau mendung, namun tidak sampai turun hujan. Bayu berharap, dalam pekan ini hujan turun di sekitar waduk sehingga elevasi naik melampaui batas minimum.Menurut Bayu, upaya jangka pendek yang dapat dilakukan adalah dengan hujan buatan. Namun ia tidak tahu sejauh mana langkah yang diambil pihak pemerintah untuk mendatangkan hujan buatan di sekitar waduk. "Tapi kalau untuk jangka panjangnya, kawasan hutan sekitar waduk harus dihijaukan kembali," ujar Bayu.Terlepas dari apa yang telah dikemukakan bos PLTA Kotopanjang itu, yang jelas, krisis listrik masih menjadi persoalan klasik di Tanah Air. Pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini, rasio elektrifikasi listrik (akses listrik) di Indonesia hanya sebesar 84 persen dan menjadikan Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain di ASEAN.Sementara, untuk sekadar tahu, di Provinsi Riau sendiri, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mencatat bahwa rasio elektrifikasi penerangan listrik yang terlayani di daerah ini baru mencapai 74,32 persen.Angka 74,32 persen tersebut terbagi atas wilayah Riau daratan melalui dua sistem transmisi, di antaranya yang tergabung dalam sistem jaringan listrik yang terinterkoneksi dengan jaringan Sumatera sebesar 80 persen.Untuk sistem transmisi kedua atau di luar sistem jaringan interkoneksi Sumatera adalah sistem isolated yang diatur dengan pendistribusian listrik bagi empat daerah yakni Kabupaten Bengkalis, SelatpPanjang, Pasirpengaraian, dan Tembilahan.Sistem isolated ini merupakan pembangkit yang khusus menyuplai listrik untuk wilayah itu sendiri. Artinya, arus listrik yang didistribusikan sebesar 50 persen untuk Tembilahan, Pasirpengaraian, Palalawan, dan daerah lainnya juga di atas 50 persen. Namun demikian, sistem isolated ini juga memiliki sistem siaga. Ketika ada gangguan yang harus dimatikan pada satu unit isolated, maka unit lainnya harus siaga.Tercatat, hingga Oktober 2016, jumlah pelanggan PLN di Riau mencapai 1.421.400 pelanggan dari jumlah penduduk 5,8 juta jiwa. Sumber energi listrik tersebut berasal dari 5 pembangkit listrik dengan kemampuan memasok 190,8 megawatt.Meliputi PLTA Koto Panjang 114 MW, PLTG Teluklembu 43,3 MW, PLTD Teluk Lembu 7,5 MW, PLTD Dumai atau Bagan Besar 8 MW dan PLTG Riau Power 20 MW. Dengan demikian listrik di Riau masih defisit sampai 135,47 MW.Keterbatasan energi listrik tersebut tentu saja menjadi persoalan bagi negeri berjuluk Bumi Lancang Kuning ini. Di tengah digesanya pembangunan di berbagai sektor, listrik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat masih menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai. Padahal listrik berperan besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.Dalam upaya menjawab semua kebutuhan energi listrik, Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat Riau. Pemerintah Pusat melalui Perpres No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perpres No 71 Tahun 2006 menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik menggunakan batubara, termasuk Provinsi Riau.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman bersama Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Nurendi mendengarkan penjelasan dari Manajer Pusat Listrik PLTA Kotopanjang Bayu Tuk Windriyo tatkala berkunjung, beberapa waktu lalu.Belum lama ini, Gubernur Riau Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA dalam Diskusi Forum Ketahanan Energi Nasional di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (8/9/2016) mengeluhkan persoalan kelistrikan di Riau. Diskusi yang dibuka Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ini dihadiri pula oleh Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (Ikal) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil, Ketua Komisi VII DPR RI, Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani.Dalam paparannya Luhut mengungkapkan buruknya manajemen energi di Indonesia dan perlahan harus itu harus dibereskan. Terutama, harus dikuatkan komitmen untuk menguntungkan negara. "Ingat team work (kerja sama tim, red) harus jalan. Jika tidak, maka sasaran dan kinerja kita tidak akan tercapai," ungkapnya.Terkait hal tersebut, PT PLN (Persero) bersama konsorsium kontraktor yang dimotori PT Rekayasa Industri (Persero), sejak 2011 lalu telah memulai pekerjaan fisik pembangunan pembangkit listrik di Riau dengan kapasitas 2 x 100 megawatt yang berlokasi di Tenayanraya Kota Pekanbaru.Selain percepatan penyelesaian pembangkit listrik Riau, PT PLN juga sedang berupaya melakukan percepatan untuk penyediaan transmisi jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV dari GI Teluklembu ke pembangkit tenaga listrik uap (PLTU) di Tenayanraya yang berjarak sekira 8 km dengan jumlah tower yang diperlukan sebanyak 27 unit.Persoalan kelistrikan di Riau baru akan bisa mendekati normal sebesar kebutuhan beban puncak pemakaian jika tahun 2016 ini seluruh pemerintah daerah yang didukung pemerintah provinsi mendorong PT PLN mewujudkan penambahan pasokan 2x100 MW yang bakal dihasilkan oleh PLTU Tenayanraya.Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Syahrial Abdi, belum lama ini mengemukakan, gardu induk adalah alat yang langsung mengaliri listrik ke rumah tangga. Gardu induk berfungsi untuk memecah arus dan mengaliri listrik ke rumah tangga," katanya.Menurut Syahrial, saat ini Riau membutuhkan 19 gardu induk untuk mengatasi krisis listrik di daerahnya dari jumlah yang yang ada saat ini yaitu 8 gardu induk. Pemerintah provinsi telah mengajukan kepada PLN untuk pembangunan gardu induk. Namun, masih terkendala oleh proses investasi PLN yang membutuhkan waktu.Akibatnya, Riau saat ini mengalami defisit listik mencapai 8.000 MW. Beberapa daerah masih menggunakan mesin diesel sendiri, seperti di daerah pesisir. Bahkan ada beberapa daerah yang sama sekali masih menggunakan lilin atau sama sekali tidak menggunakan listrik.Dinas Pertambangan ESDM Provinsi Riau Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan akan terus melaksanakan kegiatan pengadaaan fasilitas listrik. Dalam hal ini berupa pembangunan tiang, jaringan listrik dan travo di 12 lokasi yang tersebar di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Di antara lokasi yang akan direncanakan pembangunan tersebut adalah:Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Rumbai Bukit, Kabupaten Kampar (di Dusun IV Koto, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu), Kabupaten Pelalawan (dari Kelurahan Telukmeranti ke Desa Telukbinjai Kecamatan Telukmeranti, dari Desa Telukbinjai ke Petodaan Kecamatan Telukmeranti).Kemudian, Kabupaten Siak (di Kampung Sengkemang, Desa Empangpandan, Kecamatan Kotogasib, Desa Sungai Gondang, Kecamatan Kandis), Kabupaten Indragiri Hulu (Desa Rimbaseminai, Kecamatan Rakitkulim, Desa Talang Duriancacar, Kecamatan Rakitkulim).Selanjutnya, Kabupaten Indragiri Hilir di Desa Sungai Rabit, Kecamatan Kempas, Desa Karya Tunas Jaya, Kecamatan Tempuling. Untuk Kabupaten Rokan Hilir pembangunan tiang, jaringan listrik dan travo dilakukan di Kepenghuluan Bukitselamat, Kecamatan Simpang Kanan.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (paling kiri) menyampaikan pokok-pokok pikiran saat menjadi narasumber di Forum Kethanan Energi Nasional yang digagas oleh Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (Ikal) Kamis (8/9/2016) silam.Hemat Listrik
Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau berupaya menghemat penggunaan listrik melalui sistem Riau Energy Saving Goverment Office (RESGO) yang bakal diintegrasikan keseluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. "Setidaknya enam bulan berikutnya kita bisa menargetkan sekurang-kurangnya 10 persen pada tahap awal," ujar, Syahrial Abdi di Pekanbaru, baru-baru ini.Dengan target 10 persen itu, tidak hanya pemakaian energi listrik yang akan berkurang, namun jumlah anggaran yang dikeluarkan juga bakal menurun. "Tidak logis kalau energi dikurangi, anggaran malah bengkak," tuturnya.Komitmen penghematan energi listrik di instansi pemerintahan masih ini menunggu peraturan gubernur (Pergub) ditandatangani seluruh SKPD. "Setelah itu, semua SKPD melakukan pelaporan pemakaian dayanya langsung melalui website," ujar Syahrial Abdi.Melalui sistem Riau Energy Saving Goverment Office (RESGO) yang bakal diintegrasikan ke seluruh SKPD di Pemprov Riau, pelaporan hasil audit penggunaan listrik dapat terlaporkan pemakaian dayanya langsung melalui website. Bisa dikata, pembangunan listrik baru dan terbarukan sebagaimana yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi Riau di bawah kendali Gubernur Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA, sebagai jurus jitu untuk menerangi wilayah yang gelap gulita. (adv)Narasi:
Redaksi potretnews.comFoto-foto:
Berbagai sumber/istimewa
PLTA Kotopanjang di Kabupaten Kampar. Pemadaman listrik di sejumlah daerah di Provinsi Riau pasti terjadi kalau air di waduk PLTA ini kering.Menurut Bayu, tinggi elevasi permukaan waduk masih berada di bawah titik minimum 73,5 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sementara debit air yang masuk hanya di kisaran rata-rata 27 kubik per detik. Sehingga tidak dapat menaikkan elevasi. Guna mencegah kekeringan Sungai Kampar di daerah hilir, ucap Bayu, pihaknya hanya membuka pintu buangan air (spillway gate). Dia tidak menampik, lumpuhnya turbin Waduk PLTA menyebabkan krisis listrik di Riau.Saat ini kedalaman waduk menurun hingga 11,5 meter. Ini mengacu pada tinggi maksimum elevasi waduk 85 mdpl yang turun ke bawah 73,5 mdpl. Bayu juga mengemukakan, kondisi cuaca di sekitar waduk di luar prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Sesuai prakiraan cuaca itu, hujan mulai turun di bulan Oktober.Kenyataannya hujan di daerah hulu maupun pada waduk sendiri belum turun. Hujan di lereng Bukit Barisan yang menghadap ke waduk dan di daerah Sumatera Barat (Sumbar) hulu waduk. Sehingga debit air yang masuk ke waduk tidak naik, walaupun sebagian besar wilayah Sumbar diguyur hujan sejak beberapa hari belakangan."Di Sumbar, bahkan ada yang banjir. Seperti di Solok, tanah longsor. Tapi di sini (waduk) nggak ada hujan. Itulah kondisi cuaca sekarang ini," tutur Bayu. Ditambahkan, daerah sekitar waduk hanya diliputi cuaca berawan atau mendung, namun tidak sampai turun hujan. Bayu berharap, dalam pekan ini hujan turun di sekitar waduk sehingga elevasi naik melampaui batas minimum.Menurut Bayu, upaya jangka pendek yang dapat dilakukan adalah dengan hujan buatan. Namun ia tidak tahu sejauh mana langkah yang diambil pihak pemerintah untuk mendatangkan hujan buatan di sekitar waduk. "Tapi kalau untuk jangka panjangnya, kawasan hutan sekitar waduk harus dihijaukan kembali," ujar Bayu.Terlepas dari apa yang telah dikemukakan bos PLTA Kotopanjang itu, yang jelas, krisis listrik masih menjadi persoalan klasik di Tanah Air. Pada era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini, rasio elektrifikasi listrik (akses listrik) di Indonesia hanya sebesar 84 persen dan menjadikan Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain di ASEAN.Sementara, untuk sekadar tahu, di Provinsi Riau sendiri, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau mencatat bahwa rasio elektrifikasi penerangan listrik yang terlayani di daerah ini baru mencapai 74,32 persen.Angka 74,32 persen tersebut terbagi atas wilayah Riau daratan melalui dua sistem transmisi, di antaranya yang tergabung dalam sistem jaringan listrik yang terinterkoneksi dengan jaringan Sumatera sebesar 80 persen.Untuk sistem transmisi kedua atau di luar sistem jaringan interkoneksi Sumatera adalah sistem isolated yang diatur dengan pendistribusian listrik bagi empat daerah yakni Kabupaten Bengkalis, SelatpPanjang, Pasirpengaraian, dan Tembilahan.Sistem isolated ini merupakan pembangkit yang khusus menyuplai listrik untuk wilayah itu sendiri. Artinya, arus listrik yang didistribusikan sebesar 50 persen untuk Tembilahan, Pasirpengaraian, Palalawan, dan daerah lainnya juga di atas 50 persen. Namun demikian, sistem isolated ini juga memiliki sistem siaga. Ketika ada gangguan yang harus dimatikan pada satu unit isolated, maka unit lainnya harus siaga.Tercatat, hingga Oktober 2016, jumlah pelanggan PLN di Riau mencapai 1.421.400 pelanggan dari jumlah penduduk 5,8 juta jiwa. Sumber energi listrik tersebut berasal dari 5 pembangkit listrik dengan kemampuan memasok 190,8 megawatt.Meliputi PLTA Koto Panjang 114 MW, PLTG Teluklembu 43,3 MW, PLTD Teluk Lembu 7,5 MW, PLTD Dumai atau Bagan Besar 8 MW dan PLTG Riau Power 20 MW. Dengan demikian listrik di Riau masih defisit sampai 135,47 MW.Keterbatasan energi listrik tersebut tentu saja menjadi persoalan bagi negeri berjuluk Bumi Lancang Kuning ini. Di tengah digesanya pembangunan di berbagai sektor, listrik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat masih menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai. Padahal listrik berperan besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.Dalam upaya menjawab semua kebutuhan energi listrik, Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat Riau. Pemerintah Pusat melalui Perpres No. 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perpres No 71 Tahun 2006 menugaskan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik menggunakan batubara, termasuk Provinsi Riau.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman bersama Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Nurendi mendengarkan penjelasan dari Manajer Pusat Listrik PLTA Kotopanjang Bayu Tuk Windriyo tatkala berkunjung, beberapa waktu lalu.Belum lama ini, Gubernur Riau Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA dalam Diskusi Forum Ketahanan Energi Nasional di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis (8/9/2016) mengeluhkan persoalan kelistrikan di Riau. Diskusi yang dibuka Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ini dihadiri pula oleh Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (Ikal) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil, Ketua Komisi VII DPR RI, Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani.Dalam paparannya Luhut mengungkapkan buruknya manajemen energi di Indonesia dan perlahan harus itu harus dibereskan. Terutama, harus dikuatkan komitmen untuk menguntungkan negara. "Ingat team work (kerja sama tim, red) harus jalan. Jika tidak, maka sasaran dan kinerja kita tidak akan tercapai," ungkapnya.Terkait hal tersebut, PT PLN (Persero) bersama konsorsium kontraktor yang dimotori PT Rekayasa Industri (Persero), sejak 2011 lalu telah memulai pekerjaan fisik pembangunan pembangkit listrik di Riau dengan kapasitas 2 x 100 megawatt yang berlokasi di Tenayanraya Kota Pekanbaru.Selain percepatan penyelesaian pembangkit listrik Riau, PT PLN juga sedang berupaya melakukan percepatan untuk penyediaan transmisi jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV dari GI Teluklembu ke pembangkit tenaga listrik uap (PLTU) di Tenayanraya yang berjarak sekira 8 km dengan jumlah tower yang diperlukan sebanyak 27 unit.Persoalan kelistrikan di Riau baru akan bisa mendekati normal sebesar kebutuhan beban puncak pemakaian jika tahun 2016 ini seluruh pemerintah daerah yang didukung pemerintah provinsi mendorong PT PLN mewujudkan penambahan pasokan 2x100 MW yang bakal dihasilkan oleh PLTU Tenayanraya.Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Syahrial Abdi, belum lama ini mengemukakan, gardu induk adalah alat yang langsung mengaliri listrik ke rumah tangga. Gardu induk berfungsi untuk memecah arus dan mengaliri listrik ke rumah tangga," katanya.Menurut Syahrial, saat ini Riau membutuhkan 19 gardu induk untuk mengatasi krisis listrik di daerahnya dari jumlah yang yang ada saat ini yaitu 8 gardu induk. Pemerintah provinsi telah mengajukan kepada PLN untuk pembangunan gardu induk. Namun, masih terkendala oleh proses investasi PLN yang membutuhkan waktu.Akibatnya, Riau saat ini mengalami defisit listik mencapai 8.000 MW. Beberapa daerah masih menggunakan mesin diesel sendiri, seperti di daerah pesisir. Bahkan ada beberapa daerah yang sama sekali masih menggunakan lilin atau sama sekali tidak menggunakan listrik.Dinas Pertambangan ESDM Provinsi Riau Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan akan terus melaksanakan kegiatan pengadaaan fasilitas listrik. Dalam hal ini berupa pembangunan tiang, jaringan listrik dan travo di 12 lokasi yang tersebar di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Di antara lokasi yang akan direncanakan pembangunan tersebut adalah:Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Rumbai Bukit, Kabupaten Kampar (di Dusun IV Koto, Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu), Kabupaten Pelalawan (dari Kelurahan Telukmeranti ke Desa Telukbinjai Kecamatan Telukmeranti, dari Desa Telukbinjai ke Petodaan Kecamatan Telukmeranti).Kemudian, Kabupaten Siak (di Kampung Sengkemang, Desa Empangpandan, Kecamatan Kotogasib, Desa Sungai Gondang, Kecamatan Kandis), Kabupaten Indragiri Hulu (Desa Rimbaseminai, Kecamatan Rakitkulim, Desa Talang Duriancacar, Kecamatan Rakitkulim).Selanjutnya, Kabupaten Indragiri Hilir di Desa Sungai Rabit, Kecamatan Kempas, Desa Karya Tunas Jaya, Kecamatan Tempuling. Untuk Kabupaten Rokan Hilir pembangunan tiang, jaringan listrik dan travo dilakukan di Kepenghuluan Bukitselamat, Kecamatan Simpang Kanan.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (paling kiri) menyampaikan pokok-pokok pikiran saat menjadi narasumber di Forum Kethanan Energi Nasional yang digagas oleh Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (Ikal) Kamis (8/9/2016) silam.Hemat Listrik
Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau berupaya menghemat penggunaan listrik melalui sistem Riau Energy Saving Goverment Office (RESGO) yang bakal diintegrasikan keseluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. "Setidaknya enam bulan berikutnya kita bisa menargetkan sekurang-kurangnya 10 persen pada tahap awal," ujar, Syahrial Abdi di Pekanbaru, baru-baru ini.Dengan target 10 persen itu, tidak hanya pemakaian energi listrik yang akan berkurang, namun jumlah anggaran yang dikeluarkan juga bakal menurun. "Tidak logis kalau energi dikurangi, anggaran malah bengkak," tuturnya.Komitmen penghematan energi listrik di instansi pemerintahan masih ini menunggu peraturan gubernur (Pergub) ditandatangani seluruh SKPD. "Setelah itu, semua SKPD melakukan pelaporan pemakaian dayanya langsung melalui website," ujar Syahrial Abdi.Melalui sistem Riau Energy Saving Goverment Office (RESGO) yang bakal diintegrasikan ke seluruh SKPD di Pemprov Riau, pelaporan hasil audit penggunaan listrik dapat terlaporkan pemakaian dayanya langsung melalui website. Bisa dikata, pembangunan listrik baru dan terbarukan sebagaimana yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi Riau di bawah kendali Gubernur Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA, sebagai jurus jitu untuk menerangi wilayah yang gelap gulita. (adv)Narasi:
Redaksi potretnews.comFoto-foto:
Berbagai sumber/istimewa
