RLH, Upaya Nyata Pemprov Riau yang Bikin Warganya Sumringah
Senin, 24 Oktober 2016 18:48 WIB
Ilustrasi/Program Pembangunan Sejuta Rumah, dimulai.PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai pelaksanaan Program Pembangunan Satu Juta Rumah pada April 2015. Kegiatan pemancangan tiang pertama (groundbreaking) dilakukan serentak di 34 provinsi. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengadaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanudin, mengatakan kegiatan groundbreaking merupakan bagian dari tiga pencanangan, pemancangan itu sendiri dan dua lainnya adalah penyerahan surat hunian bangunan yang sedang dalam proses, serta kebijakan.Total target tahun pertama sebanyak 211.000 unit rumah yang akan dibangun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Berdasarkan data sementara, yang siap launching ada 211.000 (unit). Itu pun target kita hanya MBR," ujar Syarif, Jumat (6/3/2015), sebagaimana dikutip potretnews.com dari kompas.com.
Presiden Jokowi memukul kentongan sebagai tanda pencanangan Program Pembangunan Sejuta Rumah, di Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2015). Syarif mengatakan sesuai pembagian tugas yang ada, pemerintah hanya membangun 98.300 unit tahun ini. Sisanya, akan diserahkan kepada pengembang. Porsi pengembang bisa dilakukan kapan saja. Untuk kesiapan tanah sendiri, Syarif menjelaskan, terdapat dua sumber, yaitu tanah yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah (pemda), dan tanah yang disiapkan oleh pengembang. "Program sejuta rumah sangat bergantung pada bantuan pemerintah daerah," kata Syarif.Menurut dia, jika lahan disediakan oleh pemda, misalnya lahan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang belum memiliki rumah, tentu harganya bisa lebih murah. Berbeda jika tanah itu disiapkan oleh pengembang, pasti harganya lebih mahal.Terkait program percepatan sejuta rumah, kata Syarif, pemerintah akan melakukan sosialisasi program tersebut di daerah. "Program ini perlu disosialisasikan, karena program ini domainnya daerah bersama dengan pengembang. Maka akan jadi bagian sosialisasi oleh Menteri (Basuki Hadimuljono)," jelas dia.Meski Provinsi Riau tercatat salah satu daerah kaya di Indonesia, tapi realitas yang tidak bisa dipungkiri adalah masih banyak warga daerah ini yang belum menikmati taraf perekonomian layak. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Riau Maret 2016 mencapai 515,40 ribu jiwa. Jumlah cenderung menurun dibandingkan periode serupa Maret 2015. Tahun lalu, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ini mencapai 531,39 ribu jiwa atau 8,42 persen. Sementara Maret 2016 persentase penduduk miskin 7,98 persen."Bila dibandingkan Maret 2015, penduduk miskin di Riau per Maret 2016 ini mengalami penurunan sebanyak 15,98 ribu jiwa," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Mawardi Arsad, Senin (18/7/2016). Salah satu indikator yang menegaskan seseorang atau sekelompok orang belum menikmati taraf kesejahteraan yang layak adalah belum memiliki perumahan sebagai salah satu sebuah kebutuhan sekunder.Oleh karena keterbatasan kemampuan ekonomi, masih banyak warga di daerah ini yang terpaksa bertempat tinggal di rumah yang tidak layak, baik dari segi bentuk fisik maupun dari sudut pandang kesehatan. Mereka tidak hanya tersebar di pedesaan, bahkan di kawasan perkotaan jumlah kalangan itu tak bisa dibilang sedikit. Kondisi perekonomian mereka kian hari bukannya tambah membaik, malah sebaliknya.Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hadir mengatasi pelbagai kesulitan yang dialami warga dari golongan kurang mampu karena masih banyak yang belum memiliki rumah. Terlihat kecenderungan, dari tahun ke tahun anggaran yang dialokasikan untuk itu bertambah besar, yang konsekuensinya semakin banyak pula anggota masyarakat yang dapat merasakan program dimaksud.Pada tahun anggaran 2016 ini, misalnya, Pemprov Riau kembali meluncurkan program yang sama, rumah layak huni (RLH). Itu artinya, bagi penduduk Riau yang mempunyai tanah namun belum memiliki rumah dan berpenghasilan rendah, siap-siaplah di tahun 2017.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (baju batik) bersama sejumlah jajarannya meninjau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di belakang Gedung DPRD Riau, beberapa waktu lalu."Untuk 2016 kita bangun 2.000 unit dulu. Itu sebagai pemancing data saja dulu, nanti di APBD Perubahan 2016 bisa menambah lagi 4.000 karena targetnya 6.000 unit dalam setahun," kata Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno di Pekanbaru, beberapa waktu lalu.Mantan Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu menyampaikan bahwa mekanisme pengajuan RLH tersebut haruslah rapat dulu dalam satu rukun tetangga (RT) yang ditunjuk bupati/wali kota sebagai kawasan pembangunannya. Misalkan dalam satu RT ada 30 kepala keluarga, makan akan direkomendasikan dua di antaranya.Kemudian 28 KK yang tidak terpilih dalam contoh di atas menandatangani pernyataan benar bahwa 2 KK terekomendasi itu layak menerima RLH. Lalu yang menerima juga buat surat pernyataan sanggup menerima RLH, tidak akan menjual dan ditempati sendiri atau tidak untuk disewakan dan dikontrakkan.Setelah itu, RT kirim surat ke camat atas persetujuan rukun warga (RW) meminta untuk dilakukan rekapitulasi satu kecamatan. Terakhir camat membuat surat ke bupati/walikota untuk dibuatkan surat keputusan. "Berdasarkan SK itulah Ciptada lakukan pembangunan dan diharapkan nanti data dapat banyak," imbuhnya.Dikatakannya bahwa untuk Kota Pekanbaru mendapatkan jatah sebanyak 200 unit dulu pada APBD murni 2016. Untuk satu unit Ciptada akan menyediakan dana Rp70 juta. Syaratnya juga harus punya tanah sendiri yang tidak boleh lebih dari 15 x 15 meter. Menurut Dwi, jika tanah tidak berada di kecamatan domisili, pembangunan RLH tetap bisa dilakukan. Karena, lanjut dia, tujuannya adalah bagaimana masyarakat yang tidak punya rumah bisa punya rumah.Ditanyakan apakah program ini tidak akan berbenturan dengan Pemerintah Kota Pekanbaru yang mencanangkan Bedah Rumah, dia mengatakan hal itu tidak akan bermasalah. Disampaikannya bahwa kedua program tersebut mempunyai tujuan yang sama namun dengan mekanisme berbeda.Pemerintah Provinsi Riau di bawah kendali Gubernur Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA sejatinya telah mempersiapkan program rumah layak huni ini dengan sungguh-sungguh. Salah satu bukti, pemprov bekerja sama dengan Pengurus Real Estate Indonesia (REI) Riau yang akan membuatkan rumah sebagai wujud kepedulian terhadap warga miskin. Tujuannya tentu agar kaum papa bisa tersenyum sumringah. Untuk menunjang infrastrukturnya, Pemprov Riau melalui Dinas Ciptada akan membangun jalan dan drainase sepanjang 1,6 kilometer yang tersebar di tiga titik perumahan.Adapun ketiga perumahan tersebut, yakni Perumahan Mutiara Palas Indah II di Jalan Sri Palas, Perumahan Family Residence Jalan Pesantren Kulim Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayanraya. Perumahan Puri Sejahtera Indra Puri Kelurahan Rejodari Kecamatan Tenayanraya.Ketua DPD REI Riau Tambi mengatakan, pembangunan untuk perumahan kaum duafa tersebut sebagai bentuk sumbangsih bagi para pengembang perumahan yang tergabung dalam REI. Melalui program ini pula tentunya, diharapkan bagi masyarakat bisa lebih terjangkau untuk mewujudkan rumah impian yang mendapatkan subsidi langsung dari pemerintah.Di bagian lain, Dinas Ciptada Provinsi Riau, nekat memperbaiki dan mempercantik eks rumah susun sederhana sewa (rusunawa) mess atlet di Jalan Mekar Sari samping Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Gedung Twin blok rusunawa sudah selesai pengecatan. Sedangkan untuk Kamar, dipasangi terali setiap kamarnya.Bukan hanya itu saja, penambahan pagar dan pos satpam pun tak luput dari pengerjaannya. Menurut informasi warga rusunawa yang tinggal disana mengatakan, pengerjaan tersebut ada yang sedang di kerjakan dan sudah dilakukan.Kepala Bidang Perumahan dan pemukiman (Perkim) Provinsi Riau, Edward Khalid pernah mengatakan bahwasanya eks rusunawa tersebut belum diserahterimakan kepada Provinsi Riau. "Saat ini rusunawa tersebut masih di kelola oleh kementrian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia dan belum diserahterimakan kepada Pemprov Riau," sebutnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (nomor 2 dari kiri, ketika masih menjabat pelaksana tugas gubernur) menerima cenderamata dari Ketua Real Estate Indonesia (REI) A Tambi, usai membuka REI Property Expo di Mal SKA Pekanbaru, Jumat (29/5/2015) silam. Pemerintah Provinsi Riau sepakat membangun jalan dan drainase di perumahan yang ada dibangun rumah untuk kaum duafa.Tapi pembangunan perumahan di Riau bukannya tanpa masalah, antara lain dihadapkan dengan persoalan RTRW (rancangan tata ruang wilayah). Makanya, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) daerah Riau dengan Ketua Umum Anton R Santoso berharap Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau agar segera disahkan.Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musda Pemilihan Ketua Apersi DPD Riau, Kamis (20/4/2016). Belum jelasnya RTRW Riau ini membuat pihak pengembang tertahan dalam hal pengembangan proyek perumahan baru. "Belum disahkannya RTRW ini membuat pengembang sulit mendapatkan izin pembangunan," katanya. Para pengembang yang tergabung dengan Apersi di Riau sudah mulai banyak mengeluhkan hal ini."Saat ini para pengembang hanya melakukan peoyek pembangunan perumahan yang masih bisa dikelola oleh pihak kota ataupun kabupaten," katanya. Anton menilai tidak jelasnya RTRW di Riau membuat proyek rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diterima Apersi jadi terkendala. Dia mengatakan kondisi ini juga bisa menyebabkan investor yang hendak menanamkan modalnya jadi kabur karena tiada kejelasan. Diharapkan bagi pemerintah bisa segera menyelesaikan permasalahan RTRW ini. "Jika RTRW ini disahkan tentunya akan berdampak baik bagi roda perekonomian di Provinsi Riau," ujarnya. (adv)Narasi:
Redaksi potretnews.comFoto-foto:
Berbagai sumber/istimewa
Presiden Jokowi memukul kentongan sebagai tanda pencanangan Program Pembangunan Sejuta Rumah, di Ungaran, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2015). Syarif mengatakan sesuai pembagian tugas yang ada, pemerintah hanya membangun 98.300 unit tahun ini. Sisanya, akan diserahkan kepada pengembang. Porsi pengembang bisa dilakukan kapan saja. Untuk kesiapan tanah sendiri, Syarif menjelaskan, terdapat dua sumber, yaitu tanah yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah (pemda), dan tanah yang disiapkan oleh pengembang. "Program sejuta rumah sangat bergantung pada bantuan pemerintah daerah," kata Syarif.Menurut dia, jika lahan disediakan oleh pemda, misalnya lahan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang belum memiliki rumah, tentu harganya bisa lebih murah. Berbeda jika tanah itu disiapkan oleh pengembang, pasti harganya lebih mahal.Terkait program percepatan sejuta rumah, kata Syarif, pemerintah akan melakukan sosialisasi program tersebut di daerah. "Program ini perlu disosialisasikan, karena program ini domainnya daerah bersama dengan pengembang. Maka akan jadi bagian sosialisasi oleh Menteri (Basuki Hadimuljono)," jelas dia.Meski Provinsi Riau tercatat salah satu daerah kaya di Indonesia, tapi realitas yang tidak bisa dipungkiri adalah masih banyak warga daerah ini yang belum menikmati taraf perekonomian layak. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Riau Maret 2016 mencapai 515,40 ribu jiwa. Jumlah cenderung menurun dibandingkan periode serupa Maret 2015. Tahun lalu, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ini mencapai 531,39 ribu jiwa atau 8,42 persen. Sementara Maret 2016 persentase penduduk miskin 7,98 persen."Bila dibandingkan Maret 2015, penduduk miskin di Riau per Maret 2016 ini mengalami penurunan sebanyak 15,98 ribu jiwa," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Mawardi Arsad, Senin (18/7/2016). Salah satu indikator yang menegaskan seseorang atau sekelompok orang belum menikmati taraf kesejahteraan yang layak adalah belum memiliki perumahan sebagai salah satu sebuah kebutuhan sekunder.Oleh karena keterbatasan kemampuan ekonomi, masih banyak warga di daerah ini yang terpaksa bertempat tinggal di rumah yang tidak layak, baik dari segi bentuk fisik maupun dari sudut pandang kesehatan. Mereka tidak hanya tersebar di pedesaan, bahkan di kawasan perkotaan jumlah kalangan itu tak bisa dibilang sedikit. Kondisi perekonomian mereka kian hari bukannya tambah membaik, malah sebaliknya.Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau hadir mengatasi pelbagai kesulitan yang dialami warga dari golongan kurang mampu karena masih banyak yang belum memiliki rumah. Terlihat kecenderungan, dari tahun ke tahun anggaran yang dialokasikan untuk itu bertambah besar, yang konsekuensinya semakin banyak pula anggota masyarakat yang dapat merasakan program dimaksud.Pada tahun anggaran 2016 ini, misalnya, Pemprov Riau kembali meluncurkan program yang sama, rumah layak huni (RLH). Itu artinya, bagi penduduk Riau yang mempunyai tanah namun belum memiliki rumah dan berpenghasilan rendah, siap-siaplah di tahun 2017.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (baju batik) bersama sejumlah jajarannya meninjau rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di belakang Gedung DPRD Riau, beberapa waktu lalu."Untuk 2016 kita bangun 2.000 unit dulu. Itu sebagai pemancing data saja dulu, nanti di APBD Perubahan 2016 bisa menambah lagi 4.000 karena targetnya 6.000 unit dalam setahun," kata Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Riau, Dwi Agus Sumarno di Pekanbaru, beberapa waktu lalu.Mantan Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu menyampaikan bahwa mekanisme pengajuan RLH tersebut haruslah rapat dulu dalam satu rukun tetangga (RT) yang ditunjuk bupati/wali kota sebagai kawasan pembangunannya. Misalkan dalam satu RT ada 30 kepala keluarga, makan akan direkomendasikan dua di antaranya.Kemudian 28 KK yang tidak terpilih dalam contoh di atas menandatangani pernyataan benar bahwa 2 KK terekomendasi itu layak menerima RLH. Lalu yang menerima juga buat surat pernyataan sanggup menerima RLH, tidak akan menjual dan ditempati sendiri atau tidak untuk disewakan dan dikontrakkan.Setelah itu, RT kirim surat ke camat atas persetujuan rukun warga (RW) meminta untuk dilakukan rekapitulasi satu kecamatan. Terakhir camat membuat surat ke bupati/walikota untuk dibuatkan surat keputusan. "Berdasarkan SK itulah Ciptada lakukan pembangunan dan diharapkan nanti data dapat banyak," imbuhnya.Dikatakannya bahwa untuk Kota Pekanbaru mendapatkan jatah sebanyak 200 unit dulu pada APBD murni 2016. Untuk satu unit Ciptada akan menyediakan dana Rp70 juta. Syaratnya juga harus punya tanah sendiri yang tidak boleh lebih dari 15 x 15 meter. Menurut Dwi, jika tanah tidak berada di kecamatan domisili, pembangunan RLH tetap bisa dilakukan. Karena, lanjut dia, tujuannya adalah bagaimana masyarakat yang tidak punya rumah bisa punya rumah.Ditanyakan apakah program ini tidak akan berbenturan dengan Pemerintah Kota Pekanbaru yang mencanangkan Bedah Rumah, dia mengatakan hal itu tidak akan bermasalah. Disampaikannya bahwa kedua program tersebut mempunyai tujuan yang sama namun dengan mekanisme berbeda.Pemerintah Provinsi Riau di bawah kendali Gubernur Ir H Arsyadjuliandi Rachman MBA sejatinya telah mempersiapkan program rumah layak huni ini dengan sungguh-sungguh. Salah satu bukti, pemprov bekerja sama dengan Pengurus Real Estate Indonesia (REI) Riau yang akan membuatkan rumah sebagai wujud kepedulian terhadap warga miskin. Tujuannya tentu agar kaum papa bisa tersenyum sumringah. Untuk menunjang infrastrukturnya, Pemprov Riau melalui Dinas Ciptada akan membangun jalan dan drainase sepanjang 1,6 kilometer yang tersebar di tiga titik perumahan.Adapun ketiga perumahan tersebut, yakni Perumahan Mutiara Palas Indah II di Jalan Sri Palas, Perumahan Family Residence Jalan Pesantren Kulim Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayanraya. Perumahan Puri Sejahtera Indra Puri Kelurahan Rejodari Kecamatan Tenayanraya.Ketua DPD REI Riau Tambi mengatakan, pembangunan untuk perumahan kaum duafa tersebut sebagai bentuk sumbangsih bagi para pengembang perumahan yang tergabung dalam REI. Melalui program ini pula tentunya, diharapkan bagi masyarakat bisa lebih terjangkau untuk mewujudkan rumah impian yang mendapatkan subsidi langsung dari pemerintah.Di bagian lain, Dinas Ciptada Provinsi Riau, nekat memperbaiki dan mempercantik eks rumah susun sederhana sewa (rusunawa) mess atlet di Jalan Mekar Sari samping Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru. Gedung Twin blok rusunawa sudah selesai pengecatan. Sedangkan untuk Kamar, dipasangi terali setiap kamarnya.Bukan hanya itu saja, penambahan pagar dan pos satpam pun tak luput dari pengerjaannya. Menurut informasi warga rusunawa yang tinggal disana mengatakan, pengerjaan tersebut ada yang sedang di kerjakan dan sudah dilakukan.Kepala Bidang Perumahan dan pemukiman (Perkim) Provinsi Riau, Edward Khalid pernah mengatakan bahwasanya eks rusunawa tersebut belum diserahterimakan kepada Provinsi Riau. "Saat ini rusunawa tersebut masih di kelola oleh kementrian Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia dan belum diserahterimakan kepada Pemprov Riau," sebutnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman (nomor 2 dari kiri, ketika masih menjabat pelaksana tugas gubernur) menerima cenderamata dari Ketua Real Estate Indonesia (REI) A Tambi, usai membuka REI Property Expo di Mal SKA Pekanbaru, Jumat (29/5/2015) silam. Pemerintah Provinsi Riau sepakat membangun jalan dan drainase di perumahan yang ada dibangun rumah untuk kaum duafa.Tapi pembangunan perumahan di Riau bukannya tanpa masalah, antara lain dihadapkan dengan persoalan RTRW (rancangan tata ruang wilayah). Makanya, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) daerah Riau dengan Ketua Umum Anton R Santoso berharap Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau agar segera disahkan.Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musda Pemilihan Ketua Apersi DPD Riau, Kamis (20/4/2016). Belum jelasnya RTRW Riau ini membuat pihak pengembang tertahan dalam hal pengembangan proyek perumahan baru. "Belum disahkannya RTRW ini membuat pengembang sulit mendapatkan izin pembangunan," katanya. Para pengembang yang tergabung dengan Apersi di Riau sudah mulai banyak mengeluhkan hal ini."Saat ini para pengembang hanya melakukan peoyek pembangunan perumahan yang masih bisa dikelola oleh pihak kota ataupun kabupaten," katanya. Anton menilai tidak jelasnya RTRW di Riau membuat proyek rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diterima Apersi jadi terkendala. Dia mengatakan kondisi ini juga bisa menyebabkan investor yang hendak menanamkan modalnya jadi kabur karena tiada kejelasan. Diharapkan bagi pemerintah bisa segera menyelesaikan permasalahan RTRW ini. "Jika RTRW ini disahkan tentunya akan berdampak baik bagi roda perekonomian di Provinsi Riau," ujarnya. (adv)Narasi:
Redaksi potretnews.comFoto-foto:
Berbagai sumber/istimewa
