Di Gedung DPR/DPD/MPR RI, Bupati Inhil Teken Dukungan Pembentukan Kabupaten Insel dan Inhut

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Perjuangan pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan (Insel) dan Indragiri Utara (Inhut) terus berjalan. Hari ini, Selasa (4/9/2016), Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi RIau HM Wardan, datang langsung ke Gedung Nusantara V MPR RI, Senayan, Jakarta, untuk penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama Pembentukan Daerah Otonomi Baru antara daerah induk dengan Komite I DPD RI. Menurut Bupati Wardan, dengan penandatanganan nota kesepahaman yang merupakan syarat untuk pengajuan DOB sebagaimana aturan yang ada merupakan tahap akhir dari segala bentuk kesiapan administrasi.

"Artinya tahapan sudah terpenuhi, tinggal lagi antara pemerintah dengan DPR RI. Nota kesepahaman ini adalah merupakan syarat tahapan akhir yaitu dukungan dari DPD untuk pemekaran tersebut," jelas Wardan usai acara.

Mekarnya Inhil dengan dua kabupaten barunya Insel dan Inhut yang memang telah lama dinantikan masyarakat itu, diakui Wardan memang sangat didukungnya. Untuk itulah menjawab pernyataan Mendagri tentang penundaan pemekaran daerah yang ditunda akibat adanya permasalahan penganggaran, diharapkan Wardan dapat disikapi pemerintah pusat dengan suatu kebijakan.

"Yang jelas kalau ditanyakan kepada saya, kita sangat berharap kiranya pusat bisa membuat suatu kebijakan. Untuk Insel itu kan masyarakat sudah berjuang sejak tahun 2000 lalu. Ini sudah sangat lama. Makanya kita bersyukur dan terima kasih atas adanya upaya dari DPD hari ini untuk mengundang kita yang menyatakan dukungan dari mereka atas DOB yang kita usulkan," kata mantan Kadis Pendidikan Riau itu.

Inhil dengan wilayahnya yang luas, tutur Wardan, memang patut untuk dimekarkan untuk mendukung pembangunan yang lebih baik lagi di wilayahnya. Geografisnya yang berbentuk pulau-pulau, dengan kondisi hari ini tentu akan sulit untuk membangunnya. Dengan pemekaran nantinya, dikatakannya, selain pembangunan yang baik tentu ekonomi masyakat akan dapat menanjak naik pula.

"Makanya dulu di awal saya menjabat, pekerjaan yang pertama saya lakukan adalah menandatangani surat dukungan untuk pemekaran tersebut sebagai syarat pemekaran itu," tegasnya.

Di samping itu, surat dukungan dari masyarakat mulai dari desa dan lurah hingga pembentukan tim serta kajian akademis juga sudah dilakukan.

"Baik dari Unisi bahkan sampai ke UI dari Fakultas Ekonominya itu sudah ada semua. Bahkan jika memang ada persyaratan lainnya lagi, saya tegaskan apa pun itu kita siap," imbuhnya.

Sebagai informasi, penandatangan nota kesepahaman itu dihadiri dari seluruh Indonesia yang telah mengajukan usulan pemekaran daerahnya. Riau sendiri, selain Bupati Inhil hadir pula Bupati Bengkalis Amril Mukminin serta tim dari Kabupaten Rokan Hulu. Pemerintah Provinsi Riau dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Ahmad Syah Harrofie. Sementara dari DPD-nya tampak hadir Intsiawati Ayus. (adv/pemkab/suf)