Wakil Rakyat Minta Bupati Siak Ganti Kepala SKPD Tak Kompeten, Ini di Antara Kepala Dinas yang Dinilai ”Jeblok”

SIAK, POTRETNEWS.com - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak Provinsi Riau menilai sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak kurang kompeten. Untuk itu, ke depan Bupati Siak diminta mengganti kepala SKDP kepada orang yang lebih tepat, sehingga realisasi pembangunan di lapangan sesuai dengan harapan masyarakat.

"DPRD Siak selaku wakil rakyat, terus memantau dan mengawasi kinerja SKPD dilingkungan Pemkab Siak. Kita melihat ada sejumlah kepala satker berkinerja buruk, ke depan Bupati Siak harus menganti dengan orang yang lebih tepat," kata Anggota DPRD Siak Ismail Amir SH, Rabu (27/7/2016).

Diakuinya, Bupati Siak H Syamsuar MSi, adalah seorang decision maker yang luar biasa dalam memimpin roda pembangunan di Kabupaten Siak. Hal ini sudah diakui secara nasional dengan berbagai prestasi yang diraih.

"Namun sangat disayangkan, kemampuan orang nomor satu di Siak ini tidak seimbang kinerja kepala SKPD. Akibatnya, sejumlah kebijakan Bupati Siak, tidak berjalan sesuai ekpektasi masyarakat," kata Politisi Hanura ini.

Anggota DPRD Daerah Pemilihan Kecamatan Tualang menyoroti kinerja, salah satunya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Institusi dewan, kata Ismail, telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Parkir, namun realisasi di lapangan belum ada.

"DPRD sudah mengesahkan ranperda, tariff parkir sudah sama, dengan yang dipungut pengelola. Hanya saja Dinas Perhubungan kita lihat kurang kompetitif. Jangankan papan pengumuman, karcis parkir saja, pengelola seperti pengemis memintanya," sebut Ismail.

Kinerja Dishub terkait fungsi terminal di beberapa kecamatan sangat buruk. Terminal baru, Kecamatan Tualang tak berfungsi optimal, Dishub membiarkan agen tetap memarkirkan bus di terminal bayangan.

"Begitu besar anggaran APBD Siak diprioritaskan untuk terminal dan lihatlah fungsinya, jauh panggang daripada api. Jangan sampai terminal di Minas yang begitu megah nasibnya seperti di Tualang," ucap dia.

Selain itu, kondisi Jembatan Sultan Syarif Hasyim atau lebih dikenal Jembatan Maredan memprihantinkan. Padahal, Dishub mendirikan pos di sana, menjaga fasilitas jembatan. Kenyataan lampu jembatan sudah rusak, karena baterai disikat maling.

Wakil Rakyat yang bertugas di Komisi III DPRD Siak ini juga menyoroti pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Tenaga Kerja Tempatan. Masih banyak perusahaan mengutamakan naker dari luar daerah, sehingga menutup peluang kerja masyarakat tempatan.

Seharusnya,menurut dia, bupati menempatkan Kadisnaker orang yang mengerti dan menguasai ilmu hukum, sehingga, pengawasan terhadap perda jauh lebih baik. ***