Ikuti FGD Penyelesaian Ekspor Impor, Asisten II Setdakab Inhil Beberkan Permasalahan Perkelapaan

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau diwakili Asisten II Setdakab Drs Rudiansyah menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penyelesaian Permasalahan Ekspor dan Impor (Rencana Pengaturan Tata Niaga Ekpor Kelapa Bulat) di Hotel Premiere Pekanbaru, Rabu (13/7/2016). Dalam acara ini turut hadir juga Kepala Dinas Perkebunan dan Kabid Perdagangan Disperundag Inhil, Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil serta Anggota, salah seorang eksportir kelapa yang ada di Inhil H Sudirman dan Ikatan Petani Kepala Rakyat (IKPR) Inhil M Nasir.

FGD yang di buka Kadisperindag Provinsi Riau dilaksanakan selama sehari diinisiasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau bekerja sama dengan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI dengan mengundang Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Inhil.

Asisten II Setda Inhil saat menghadiri FGD menyampaikan, kondisi kelapa yang ada di Daerah Kabupaten Inhil saat ini sudah sangat jauh dari harapan. "Padahal pada tahun tahun 70-an merupakan primadona bagi masyarakat Inhil selain itu di pengaruhi juga harga kelapa yang saat ini sudah sangat murah di Daerah Kabupaten Inhil sehingga masyarakat kita tidak bisa melakukan perawatan terhadap kelapa dan lahan mereka yang saat ini sudah mendapat ancaman hama dan abrasi air laut," katanya.

Sedangkan Edi Gunawan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Inhil pada FGD ini juga menyebut, sesuai kenyataan di lapangan, untuk memperbaiki persolan kelapa harus memperhatikan turunan kelapa itu sendiri sehingga nilai tambah bagi masyarakat petani kelapa di Inhil.

"Di samping itu petani kelapa saat ini butuh harga kelapa yang memadai dan uang untuk melakukan peremajaan kelapa. Maka dari itu di harapkan kepada pemerintah pusat untuk bisa mengatur regulasi harga kelapa.

FGD menghasilkan 10 kesimpulan yang merupakan upaya untuk menyelamatkan perkebunab kelapa di Inhil. Nantinya, kesimpulan pertemuan tersebut akan di sampaikan kepada Menteri Perdagangan RI. (adv/pemkab/suf)