KPK Desak Pemprov Riau Segera Selesaikan Utang Stadion Utama, agar Tak Telantar Bertahun-tahun

PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, segera menyelesaikan persoalan Stadion Utama Riau.

KPK menyebut, kasus utang Pemprov Riau kepada tiga kontraktor pembangunan stadion yang digunakan untuk Pekan Olaharaga Nasional (PON) 2012 tersebut serupa dengan perkara pembangunan kompleks olahraga di Hambalang, Jawa Barat.

"Stadion sudah lama dibiarkan seperti itu, kok tega membiarkan fasilitas yang ada tidak digunakan," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Pekanbaru, Riau, kemarin.

Saut menuturkan, pembangunan Stadion Utama Riau telah menyedot uang yang tidak sedikit dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Riau.

Untuk mengefektifkan aset negara, kata Saut, KPK akan mengeluarkan rekomendasi penyelesaian urusan administrasi antara Pemprov Riau dan tiga kontraktor, yakni PT Waskita Karya, PT Adhi Karya Tbk dan PT Pembangunan Perumahan.

Pelunasan utang kepada tiga kontraktor itu merupakan salah satu rekomendasi tersebut. "Kami bicara efisiensi aset, uang pemerintah sudah keluar, mari menata itu kembali lagi," ucap Saut.

Pembangunan Stadion Utama Riau adalah bagian dari persiapan daerah tersebut menyambut PON 2012.

Karena utang kepada kontraktor tidak kunjung lunas, serah terima stadion kepada Pemprov Riau belum terlaksana. Akibatnya, stadion tersebut tidak terurus.

Menurut pengamatan, rumput liar tumbuh subur di lapangan sepakbola stadion itu. Terbengkalai, stadion berkapasitas 44 ribu orang itu pun disebut menjadi lokasi tindak kriminal.

Sebelum PON, Stadion Utama Riau sempat dioperasikan untuk kualifikasi Piala AFC U-21. Tahun 2013, stadion itu gagal menjadi tuan rumah Islamic Solidarity Games 2013.

Mei 2015 silam, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrowi berwacana membuat sejumlah terobosan agar Stadion Utama Riau dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pemprov.

Merujuk mangkraknya stadion tersebut, Imam menyebut, pemerintah daerah sepatutnya tidak hanya mengandalkan APBD pada proyek pembangunan fasilitas olahraga.

Imam berkata, pemda seharusnya dapat mengikutsertakan pihak swasta pada proyek-proyek besar semacam itu. ***

editor : wawan s
sumber : cnnindonesia.com