Realisasi APBD Inhil Minim, Staf Banyak yang Ingin Mundur dan Ada Pembangkangan, Apakah Skenario Menggoyang Bupati Wardan?

TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com - Realisasi APBD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, untuk tahun anggaran 2015 ini, dirasakan masih jauh dari harapan. Memasuki bulan September, masih banyak kegiatan proyek yang belum jalan, bahkan proses pelelangan hingga sekarang belum tuntas seratus persen. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Inhil H Fauzar SE, saat dimintai tanggapannya melalui jaringan seluler, belum lama ini, menjelaskan, realisasi APBD Inhil baru sekitar 40 persen. Tapi untuk memperoleh data rinci, dia menyarankan media diminta untuk langsung menanyakan ke kabag pembangunan.

"Berkemungkinan sekitar 40 persenlah, tapi coba langsung tanya dengan kabag pembangunan," ujar Fauzar SE, tanpa menyebutkan indikator apa hingga yang bersangkutan berani mengatakan seperti itu.

Banyaknya permasalahan yang terjadi belakangan ini di Kabupaten Inhil, termasuk minimnya realisasi APBD, menurut analisa sejumlah kalangan, seperti diskenario oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk menjatuhkan kinerja Bupati HM Wardan.

Analisa itu disimpulkan melihat banyaknya pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang dinilai tidak menjalankan instruksi bupati. Saat rapat mereka semua mengiyakan dan mendukung, tapi ketika di belakang, mereka berbalik 360 derajat.

"Kalau realisasi APBD minim, masyarakat tentu punya anggapan jelek terhadap kepemimpinan bupati sekarang. Begitu juga dengan DPRD Inhil, sesuai dengan UU punya hak untuk mempertanyakan persoalan ini.Alih-alih nantinya, kalau persoalan ini tidak berubah, Dewan bisa menyakan Hak Interpelasi," jelas salah seorang sumber wartawan yang tidak ingin namanya disebutkan.

Selain itu, saat ini banyak pihak-pihak di SKPD Inhil yang berencana untuk mundur dari jabatan yang diembannya, dikarenakan takut tersentuh persoalan hukum di belakang harinya.

"Bayangkan saja, siapa yang mau bekerja saat ini, kalau memang penjara sudah membayangi mereka. Dari pada itu terjadi, mundur lebih baik. biarlah uang APBD kembali ke negara, yang penting mereka selamat dari jeratan hukum," ujar sumber tadi.

Permasalahan lainnya yang belakangan ini menyeruak ke permukaan, yang berpotensi mengganggu kinerja Bupati Inhil HM Wardan adalah sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Hampir seluruh kecamatan, belakangan ini mencuat masalah lahan.

"Kalau memang bupati lambat dan tidak sanggup menuntaskan persoalan ini, yang bersangkutanm meski siap untuk dijatuhkan sebelum masa kepemimpinannya habis," demikian analisa sumber.