PotretNews.com Kamis 02 April 2020
Home >  Berita >  Pekanbaru

Masih Juga Ada yang Nekat, Sejumlah Penerima Bansos Pemkab Meranti Tahun 2011 Diduga Fiktif

Masih Juga Ada yang Nekat, Sejumlah Penerima Bansos Pemkab Meranti Tahun 2011 Diduga Fiktif

Ilustrasi

Selasa, 08 September 2015 03:45 WIB
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Wilayah Riau menemukan adanya aliran dana bantuan sosial (Bansos) Pemkab Kepulauan Meranti tahun 2011 lalu diterima oleh 14 penerima fiktif. Sayangnya, temuan ini tidak ditindaklanjuti pihak berwenang, sehingga kasus hukum lenyap begitu saja. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2011 serta laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Nomor: 38.C/LHP/XVIII.PEK/08/2012, tanggal 15 Agustus 2012 sempat beredar, namun ditutup kembali.

Berdasarkan data yang ada, terdapat bantuan sosial yang berindikasi fiktif sebesar Rp44 juta dan bantuan tidak tepat sasaran sebesar Rp415.460.000. Di mana dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2011, anggaran belanja bantuan sosial Pemkab Meranti sebesar Rp21.812.500.000 dengan realisasi sebesar Rp21.562.650.100 atau 98,5 persen.

Dari realisasi tersebut Rp21.126.160.000 merupakan hasil bantuan sosial organisasi kemasyarakatan. Sedangkan sebesar Rp436.490.100 merupakan realisasi untuk bantuan sosial partai politik.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban realisasi bantuan Sosial dan konfirmasi langsung kepada penerima diketahui terdapat bantuan sosial fiktif sebesar Rp44 juta. Ini dari hasil konfirmasi 23 penerima bantuan sosial.

Diketahui terdapat 14 transaksi bantuan sosial sebesar Rp44 juta yang tidak disalurkan pada pihak yang namanya dan tandatangannya tertera pada kwitansi tanda terima dan bantuan sosial. Dari jumlah tersebut sebesar Rp41.400.000 benar-benar tidak diterima oleh orang yang tandatangannya tertera pada kwitansi bantuan sosial.

Sementara Rp2.600.000 merupakan selisih bantuan sosial yang dipertanggungjawabkan dengan dana bantuan sosial yang disalurkan atau jumlah yang disalurkan lebih kecil daripada jumlah tertera pada kwitansi.

Meski anggaran yang disalurkan kepada penerima fiktif tidak seberapa, namun kejanggalan ini seharusnya bisa menjadi pemikiran bersama agar tidak terulang lagi.

       
        Loading...    
           
Kategori : Pekanbaru, Meranti, Hukrim
Sumber : GoRiau.com
Loading...
www www