Pengakuan Mantan Bupati yang Diberhentikan karena Korupsi: Omong Kosong Kepala Daerah Tak Terima Suap!

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron menyatakan mustahil seorang kepala daerah tidak menjalankan politik transaksional. "Mustahil ada kepala daerah yang tidak menerima hadiah atau janji. Semuanya pasti terima. Omong kosong itu (tidak terima hadiah)," tegas Fuad ketika menjalani sidang pemeriksaan terdakwa perkara dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) jual-beli gas alam Bangkalan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Dirinya juga mengungkapkan, untuk jadi kepala daerah membutuhkan ongkos yang sangat besar. “Tidak ada orang miskin yang maju Pilkada. Karena uangnya harus banyak. Untuk bayar ini, itu perlu banyak uang,” cetus Fuad.

Dirinya pun menceritakan, saat pertama kali maju sebagai calon kepala daerah tahun 2003, uang yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Pasalnya, ketika itu kepala daerah belum dipilih secara langsung. Meski begitu, Fuad mengaku tetap harus mengeluarkan uang juga untuk partai dan lain-lainnya.

Ketika maju untuk kedua kalinya tahun 2008, biaya yang harus dikeluarkan Fuad menjadi lebih besar. Pasalnya, sistem pemilihan langsung yang sudah berlaku saat itu, memaksanya untuk lebih sering berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Saat itu Pilkada langsung, meski saya didukung tokoh dan partai. Di Bangkalan itu 18 kecamatan, ya kalau diundang tentunya ada uang buat beli minuman, tapi saya lupa waktu itu berapa buat Pilkada,” katanya.

Atas dasar itulah, dia menganggap menerima hadiah atau janji dari pihak lain sebagai hal yang wajar.

Diketahui, Fuad yang merupakan Ketua DPRD Bangkalan didakwa menerima uang suap dari PT Media Karya Sentosa (MKS) terkait jual beli gas alam di Bangkalan. Dia juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan nilai miliaran rupiah. ***