PNS Tak Produktif Terancam Dipensiunkan Dini hingga Pemberhentian

JAKARTA, POTRETNEWS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) berencana melakukan rasionalisasi pegawai. Rasionalisasi terhadap pegawai tak produktif juga dilakukan untuk menekan pengeluaran anggaran gaji pegawai."Banyak PNS-PNS di daerah yang tidak produktif, yang absennya tinggi, tidak jelas yang dihasilkannya, bahkan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu kita harus melakukan pemetaan yang lebih seksama," katan Menpan RB Yuddy Chrisnandi, di kantornya, Jl Jend. Sudirman, Jakarta, Selasa (16/2/2016).

"Yang dimaksud kekurangan pegawai itu bagaimana, kalau ada kelebihan itu di mana. Di situ dibutuhkan desain penataan pegawai secara nasional. Ujungnya nanti kalau kita punya peta yang sangat akurat, bisa dilakukan rasionalisasi kepegawaian," paparnya.

Yuddy menuturkan, ke depan PNS akan dikelompokkan berdasarkan kuadran. Kuadran 1 yang paling produktif, dan kuadran 4 yang paling tidak produktif.

Terhadap mereka yang termasuk di kuadran 4 ini akan diberi tindakan lebih lanjut. Mulai dari peringatan hingga pemberhentian.

"Perlu waktu, kita siapkan tidak drastis, kita lakukan menuju 2019 rasio kepegawaian perlu kita turunkan, agar belanja pegawai ikut turun," jelas Yuddy.

"Mana yang paling produktif hingga yang paling tidak produktif. Tentu memangkasnya tidak asal buang saja, tidak akan asal memberhentikan saja. Kita akan meluncurkan kebijakan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Jadi bisa saja dengan pensiun dini, kita lakukan pensiun dini," terangnya.

Pengurangan PNS sesuai rasio utamanya untuk menghemat anggaran belanja pegawai. Jangan sampai anggaran habis oleh gaji pegawai hingga tidak menjalankan fungsi utamanya untuk melayani masyarakat.

"Wajar saja tumpukan sampah tidak bisa diangkat, banyak jalan berlubang tidak bisa diperbaiki, jembatan yang roboh, karena anggaran pembangunannya sangat minim sekali, habis oleh anggaran kepegawaian," jelas Yuddy.

Lulusan S3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia kini mencapai angka 4,5 juta orang. Sayangnya dari jumlah tersebut, PNS yang bergelar doktor jumlahnya tak lebih dari 2 persen atau sekitar 90 ribu orang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi menginginkan jumlah PNS lulusan S3 biaa ditingkatkan hingga berada di angka 5 persen.

"Dari sisi pendidikan, hanya 40 persen yang sarjana, sedangkan kalau SDM unggul setidak-tidaknya dia lulusan perguruan tinggi. Oleh karena itu harus kita naikkan," kata Yuddy.

"Apalagi S3-nya, masa di jaman sekarang pegawai pemerintah strata 3 kurang dari 2 persen. Harus kita naikkan, setidak-tidaknya 5 persen," tutur mantan anggota DPR itu.

Menurut Yuddy hal tersebut tidak bisa instan. Setidaknya jika mulai dilakukan perekrutan tahun ini, maka minimal baru akan terlihat dampaknya 3 tahun ke depan.

"Ini semua butuh desain kepegawaian yang kita rancang dari sekarang. Karena baru akan keliatan tiga tahun yang akan datang," jelasnya.

Terancam Dibubarkan
Sementara itu sebanyak 14 lembaga negara non struktural (LNS) terancam dibubarkan karena tumpang tindih kewenangan. Belasan LNS tersebut tengah menunggu keputusan akhir dari Presiden Joko Widodo.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, maksimal dua LNS yang kemungkinan bisa dipertahankan. Namun Yuddy masih belum merinci lembaga mana saja yang termasuk 14 itu, termasuk dua yang masih punya kemungkinan untuk 'diselamatkan'.

"Ada 14 yang saat ini tinggal menunggu keputusan Presiden. Kita lihat apakah satu atau maksimum dua yang bisa kita pertahankan," kata Yuddy di sela rapat koordinasi terkait Reformasi Birokrasi di Kantor Menpan RB, Jakarta Selatan, Rabu (16/2/2016).

Kemenpan RB sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi untuk melakukan evaluasi terhadap 14 lembaga tersebut bersama Kemenko Polhukam dan beberapa kementerian terkait. Hasil rakor tersebut kemudian telah diserahkan kepada presiden.

Sebanyak 14 LNS yang direkomendasikan untuk dibubarkan dan diintegrasikan dengan lembaga bersesuaian merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Saat ini ada 27 LNS yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, akan tetapi 11 LNS di antaranya akan dipertahankan mengingat tugas dan fungsinya masih diperlukan sampai waktu tertentu.

Ke depan, akan dievaluasi lagi 78 lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. "Selanjutnya kita akan mengevaluasi 78 bentukan undang-undang yang bisa diefisienkan lagi," jelas Yuddy.

Yuddy menyebut tak menutup kemungkinan dilakukan revisi undang-undang jika memang diperlukan. "Agar tahun 2019 nanti kita memiliki pemerintahan yang ramping dan efisien," ujarnya. ***

Sumber:
[1]. Detik.com
[2]. Hariansib.co

Editor:
Farid Mansyur