Duta Palma Group Tanggapi Tuntutan Rp81,8 Triliun di Kasus Kebun Sawit Ilegal

Sabtu, 21 November 2026 19:49 WIB
Tim Redaksi
bduta-palma-group-tanggapi-tuntutan-rp818-triliun-di-kasus-kebun-sawit-ilegalbIlustrasi. Kredit foto: istockphoto.com

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Terdakwa korporasi, Duta Palma Group merespons tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, periode 2004-2022.

Raksasa perkebunan kelapa sawit ini tak terima atas tuntutan yang diajukan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026) lalu. Nominal denda dan uang pengganti hingga Rp81,8 triliun dinilai tidak masuk akal secara hukum maupun hitungan ekonomi.

Pihak Duta Palma menuding jaksa mengulang dakwaan lama yang sudah rampung di meja hijau dan memakai asumsi kerugian yang mengawang-awang.

Tanggapan ini disampaikan Duta Palma Group melalui hak jawab resmi yang diterima redaksi potretnews.com, Sabtu (21/11/2026). Langkah itu merespons pemberitaan sebelumnya berjudul ”Duta Palma Dituntut Rp81,8 Triliun, Perusahaan Sawit Terancam Bubar”.

Dalam keterangannya, Tim Kuasa Hukum Terdakwa Korporasi Duta Palma Group, melalui Rinto Maha, memberikan klarifikasi terhadap sejumlah hal dalam kasus tersebut.

Pertama, Rinto menyatakan perkara kegiatan perkebunan Duta Palma di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, periode 2004-2022, sebelumnya telah menjadi objek pemeriksaan dalam perkara pidana Surya Darmadi tahun 2022, yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tanggal 14 September 2023

”Dalam putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan uang pengganti sebesar Rp2.238.274.248.234 serta menghapus pembebanan pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar Rp39.751.177.520.000 yang sebelumnya dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama. Namun, dalam penuntutan terhadap korporasi, Jaksa Penuntut Umum kembali mengajukan pembebanan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73.920.690.300.000, dengan keseluruhan tuntutan denda dan uang pengganti mencapai Rp81,8 triliun."

”Perbedaan subjek hukum antara Surya Darmadi sebagai perseorangan dan korporasi tidak serta-merta membenarkan penghitungan dan pemulihan berulang terhadap kerugian yang sama. Penuntut umum wajib membuktikan bahwa tuntutan korporasi tidak menduplikasi objek kerugian, keuntungan hasil tindak pidana, maupun aset yang telah diperhitungkan dalam perkara sebelumnya," ujar Rinto.

Kedua, Rinto mengatakan tuntutan kerugian perekonomian negara bertentangan dengan standar kerugian aktual jika hanya didasarkan apda asumsi dan proyeksi nasional.

”Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah menghapus kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sehingga unsur kerugian negara tidak lagi cukup dibuktikan berdasarkan kemungkinan kerugian (potential loss), tetapi harus berupa kerugian yang benar-benar terjadi (actual loss). Konsekuensi konstitusionalnya, setiap konstruksi kerugian negara, termasuk kerugian perekonomian negara, harus dibuktikan secara objektif berdasarkan kerugian yang nyata, terukur, dan memiliki hubungan kausal dengan tindak pidana," ujar Rinto.

Ketiga, penghitungan kerugian negara harus tunduk pada legitimasi kewenangan konstitusional BPK. Duta Palma Groub di tuntut oleh pihak Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 603 KUHP dimana frasa ”lembaga negara audit keuangan” dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP merujuk pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sehingga penuntutan perkara aquo yang menggunakan hasil PKKN lembaga selain BPK RI adalah bertentangan dengan norma penjelasan pasal 603 KUHP itu sendiri dan jelas bertetangan dengan asas legalitas pada KUHP.

Terakhir, Rinto mengatakan pelanggaran administratif tidak dapat secara otomatis dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi.

”Pasal 110A dan Pasal 110B yang diperkenalkan melalui UU Cipta Kerja telah memberikan mekanisme penyelesaian administratif terhadap kategori tertentu kegiatan usaha dalam kawasan hutan. Selanjutnya, Pasal 613 ayat (3) KUHP sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menegaskan prinsip mendahulukan pembinaan dan sanksi administratif dalam penerapan ketentuan pidana pada undang-undang administratif.”

”Karena itu, dugaan pelanggaran perizinan tidak dapat dengan sendirinya dianggap memenuhi unsur tindak pidana korupsi tanpa pembuktian perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kerugian negara yang dipersyaratkan oleh ketentuan pidana," ujarnya.***

Kategori : Hukrim, Inhu, Riau
wwwwww
www.amsi.or.id