Anggota DPRD Indragiri Hilir: Kades Harus Tahu Status Hutan, jika Warga Melanggar Aturan Wajib Ditegur!

Sabtu, 21 November 2026 15:27 WIB
Muhammad Yusuf
banggota-dprd-indragiri-hilir-kades-harus-tahu-status-hutan-jika-warga-melanggar-aturan-wajibKantor DPRD Kabupaten Indragiri Hilir di Kota Tembilahan.
TEMBILAHAN, POTRETNEWS.com — Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Muhammad Iqbal Syamsudin mengingatkan seluruh kepala desa (kades) di daerah itu untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, terkait status hutan dan lahan yang berada di desa mereka. Sebab kepala desa adalah ujung tombak perwakilan pemerintah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat.

Hal itu disampaikannya kepada media ini, Kamis (19/11/2026), ketika dimintai tanggapannya melaui telepon WhatsApp, terkait dugaan perambahan hutan yang terjadi di Desa Lubukbesar, belum lama ini.

"Kepala desa harus paham dengan status hutan dan lahan yang ada, dan tugas mereka memberi pemahaman kepada masyarakat. Kalau lahan yang digarap masuk kawasan hutan sesuai regulasi yang ada, kades meski melarang ketika pihak yang ingin menggarap," kata politsi PDI Perjuangan tersebut.

Pada bagian lain Muhammad Iqbal Syamsudin mengingatkan, keberadaan lahan yang ingin digarap di Desa Lubukbesar Kecamatan Kemuning, masih belum final terkait tapal batas dengan Desa Kayuraja Kecamatan Keritang.

Iqbal juga berpendapat, hal yang berkaitan dengan tapal batas menjadi domain Komisi, dan ini salah satu menjadi fokus dia bersama koleganya sesama anggota dewan. ”Harapan kita paling lambat tahun depan, masalah tapal batas bisa selesai," pungkasnya.***

Kategori : Pemerintahan, Umum, Inhil
wwwwww
www.amsi.or.id