Walhi Minta Penegak Hukum Usut Titik Panas di Konsesi PT Wana Hijau, Fajar Surya, dan Silva Rimba

Jum'at, 20 November 2026 08:25 WIB
Tim Redaksi
bwalhi-minta-penegak-hukum-usut-titik-panas-di-konsesi-pt-wana-hijau-fajar-surya-dan-silva-rimbabIlustrasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).(Foto: KOMPAS.com)

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak aparat penegak hukum mengusut temuan titik panas di wilayah konsesi tiga perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Djarum Group.

Desakan itu disampaikan Walhi lantaran menemukan indikasi titik panas di wilayah konsesi PT Wana Hijau Pesaguan, PT Fajar Surya Swadaya, dan PT Silva Rimba Lestari selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Temuan tersebut menempatkan pengelolaan tiga konsesi itu dalam perhatian organisasi lingkungan. Walhi meminta aparat penegak hukum tidak sekadar mencatat kemunculan hotspot, tetapi mengusut kondisi di lapangan untuk mengetahui sumber kebakaran dan kemungkinan adanya pelanggaran oleh pihak yang bertanggung jawab.

Ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Djarum Group, kelompok usaha milik keluarga Hartono. Walhi menilai indikasi kebakaran di wilayah konsesi perusahaan harus diperiksa secara serius, terutama untuk memastikan apakah aktivitas pengelolaan lahan memiliki kaitan dengan munculnya titik panas.

Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi, Umi Ma'rufah, menegaskan bahwa persoalan karhutla tidak dapat dipisahkan dari tata kelola penguasaan lahan dan kegiatan usaha korporasi.

”Karhutla tidak bisa lagi dilihat semata-mata sebagai persoalan ekologis, tetapi juga persoalan struktural yang berkaitan dengan tata kelola penguasaan lahan dan aktivitas bisnis korporasi," kata Umi dilansir potretnews.com dari monitorindonesia.com.

Menurut Umi, indikasi hotspot di wilayah konsesi PT Wana Hijau Pesaguan, PT Fajar Surya Swadaya, dan PT Silva Rimba Lestari harus ditindaklanjuti melalui investigasi menyeluruh.

”Temuan hotspot di wilayah konsesi ketiga perusahaan tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan ditindaklanjuti melalui investigasi menyeluruh,” ujarnya.

Desakan pengusutan juga disampaikan Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf. Ia meminta aparat mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan, termasuk kemungkinan keterlibatan korporasi apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana.Konsultasi Hukum

”Menurut saya semua yang terlibat dalam pembakaran hutan, seharusnya diproses hukum karena ini sudah sangat merugikan banyak negara dan membuat malu negara sendiri karena dianggap tidak becus memadamkan api kebakaran," kata Hudi, Kamis (19/11/2026).

Hudi juga menekankan bahwa penegakan hukum harus berlaku sama terhadap seluruh pihak. Besarnya skala usaha maupun dugaan adanya pihak yang melindungi perusahaan tidak boleh menjadi penghalang bagi aparat untuk menjalankan proses hukum.

”Dan tidak becus tidak memproses hukum pelaku perorangan dan korporasi, karena itu APH (Aparat Penegak Hukum) seharusnya tegas dan tidak peduli korporasi itu apabila memiliki 'beking' siapa pun," tuturnya.

Persoalan ini berlangsung di tengah tingginya luas kebakaran kawasan gambut sepanjang 2026. Analisis Pantau Gambut mencatat, selama 1 Januari hingga 30 September 2026, area terbakar di kawasan indikatif Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) mencapai 263.558,59 hektare. Luasan tersebut mencakup 50,14 persen dari total area Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang terbakar di Indonesia.Berita Indonesia

Data yang sama menunjukkan sekitar 39.055 hektare area terbakar berada di kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan. Sementara itu, 20.248 hektare lainnya tercatat berada di wilayah konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Dalam konteks tersebut, pemeriksaan terhadap tiga perusahaan terafiliasi Djarum Group menjadi penting untuk memastikan fakta di balik temuan Walhi. Penyelidikan perlu mengungkap kapan dan bagaimana kebakaran terjadi, kondisi lahan sebelum dan sesudah kejadian, serta pihak yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan wilayah tersebut.

Namun, temuan hotspot tidak otomatis membuktikan perusahaan sebagai pelaku pembakaran. Keterlibatan maupun pertanggungjawaban pidana masing-masing pihak harus ditentukan berdasarkan hasil investigasi dan alat bukti.

Walhi mendesak agar temuan di tiga konsesi tersebut tidak berhenti sebagai laporan lingkungan. Aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya dengan pemeriksaan lapangan dan penyelidikan terhadap kemungkinan pelanggaran, sehingga penyebab kebakaran serta pihak yang bertanggung jawab dapat diungkap secara terang.***

Kategori : Lingkungan
wwwwww
www.amsi.or.id