JAKARTA, POTRETNEWS.com — PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)-nya dicabut oleh Menteri Kehutanan, tercatat berulang kali menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
”Pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang,” kata Juru Bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Barita Simanjuntak dalam siaran pers, Jumat (20/11/2026).
Lokasi lahan PT RAPP ada di Pelalawan, Provinsi Riau. Satgas PKH juga menyebut perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 18.362,74 hektar di bawah PT RAPP.Selain itu, Satgas PKH menemukan pembukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektar dan kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektare.Satgas PKH juga menemukan masalah perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatra.
Lahan PT RAPP dikuasai negaraKini izin PT RAPP dicabut pemerintah. Lahan PT RAPP dikuasai negara. ”Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara,” jelas dia.Meski demikian, Barita menggarisbawahi bahwa kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum dibebankan terhadap perusahaan.Barita menjelaskan, PT RAPP merupakan bagian dari Grup Royal Golden Eagle dan beroperasi di Kabupaten Pelalawan.”Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 19 November 2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan PBPH atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare,” ungkap dia.
PT Gemilang Sawit Lestari juga disebut melanggarSelain PT RAPP, Satgas PKH juga menemukan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan oleh PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.”Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin,” ungkap Barita.Keberadaan pabrik itu, kata Barita, juga mendorong masifnya perambahan kawasan hutan di sekitar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 32 hektare.”Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH,” pungkas dia.
Kata PT RAPPPT RAPP buka suara setelah izin konsesi kehutanannya dicabut pemerintah melalui Satgas PKH. Pihak perusahaan mengaku mendapat informasi dari media soal pencabutan izin tersebut.Namun, PT RAPP menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait.”Kami menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini, kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut," tulis RAPP dalam keterangan resmi yang dikirim Corporate Communication, Jumat (20/11/2026).RAPP menegaskan prioritas utamanya saat ini adalah kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada operasional perusahaan. RAPP mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.Studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan aktivitas RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.***