Satgas PKH Beberkan Deretan Pelanggaran PT RAPP, 338.536 Hektare Kawasan Hutan Kembali ke Negara

Jum'at, 20 November 2026 14:24 WIB
Tim Redaksi
bsatgas-pkh-beberkan-deretan-pelanggaran-pt-rapp-338536-hektare-kawasan-hutan-kembali-ke-negarab

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP).

Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, PT RAPP merupakan perusahaan bagian Grup Royal Golden Eagle yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau.

”Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektar,” ucap Barita dalam siaran pers Satgas PKH, Jumat (20/11/2026).

Dia menjelaskan, pencabutan PBPH PT RAPP berdasarkan sejumlah temuan pelanggaran, meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang dan keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektar.

”Ada juga bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektar, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektar,” ungkap dia.

BERITA TERKAIT:

* Menteri Kehutanan Cabut Izin Konsesi PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare di Riau

Selain itu, Satgas PKH menemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatra. ”Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin PT RAPP dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara,” ucap Barita.

Meski demikian, Barita menggarisbawahi bahwa kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum dibebankan terhadap perusahaan. Selain PT RAPP, Satgas PKH juga menemukan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan oleh PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.

”Satgas PKH menemukan indikasi bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun milik perusahaan tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin,” ungkap Barita.

Keberadaan pabrik itu, kata Barita, juga mendorong masifnya perambahan kawasan hutan di sekitar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 32 hektar.

”Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH,” pungkas Barita.***

KETERANGAN FOTO:
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi serta pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau. (Dok. Satgas PKH)

Kategori : Hukrim, Pelalawan, Riau
wwwwww
www.amsi.or.id