Satgas PKH Beberkan Deretan Pelanggaran PT RAPP, 338.536 Hektare Kawasan Hutan Kembali ke Negara
Jum'at, 20 November 2026 14:24 WIB

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP).
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, PT RAPP merupakan perusahaan bagian Grup Royal Golden Eagle yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau.”Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektar,” ucap Barita dalam siaran pers Satgas PKH, Jumat (20/11/2026).Dia menjelaskan, pencabutan PBPH PT RAPP berdasarkan sejumlah temuan pelanggaran, meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang dan keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektar.”Ada juga bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektar, serta kerusakan kawasan lindung seluas kurang lebih 211,54 hektar,” ungkap dia.Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi serta pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau. (Dok. Satgas PKH)
























