Menteri Kehutanan Cabut Izin Konsesi PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare di Riau

Jum'at, 20 November 2026 10:52 WIB
Tim Redaksi
bmenteri-kehutanan-cabut-izin-konsesi-pt-rapp-seluas-338-ribu-hektare-di-riaubSatgas PKH memasang plang menandai pencabutan izin konsesi PT RAPP. (Foto: ISTIMEWA)

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Arahan tegas Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat serta lingkungan ditindaklanjuti jajaran di bawahnya.

Menteri Kehutanan RI mencabut area konsesi hutan tanaman industri PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau seluas 338.536 hektare.

Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan yang terafiliasi APRIL Group ini ditandai dengan pamasangan plang oleh tim Satgas PKH, Jumat (20/11/2026).

Penegakan hukum kali ini tidak hanya menyasar PT RAPP. Tindakan serupa juga dilakukan pemerintah terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL). Penertiban tersebut mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.

Sedangkan terhadap PT GSL, Satgas PKH mengambil alih penguasaan perusahaan tersebut, mulai dari pabrik kelapa sawit (PKS), serta kebun kelapa sawitnya seluas 42 hektare.

Dilansir potretnews.com dari klikmx.com, pencabutan PBPH PT RAPP ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran.

Antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektar, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare. Selain itu, ditemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatra.

Dengan pencabutan perizinan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Sedangkan PT GSL yang berada di Kabupaten Kuansing, berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik perusahaan tersebut terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan PKS tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektar serta penolakan permohonan tersebut.
Belum ada penjelasan resmi dari Satgas PKH maupun manajemen PT RAPP dan PT GSL atas pencabutan izin konsesi ini. ***

wwwwww
www.amsi.or.id