Menteri Kehutanan Cabut Izin Konsesi PT RAPP Seluas 338 Ribu Hektare di Riau
Jum'at, 20 November 2026 10:52 WIB
Satgas PKH memasang plang menandai pencabutan izin konsesi PT RAPP. (Foto: ISTIMEWA)PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Arahan tegas Presiden Prabowo Subianto terkait penertiban perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang dinilai bermasalah dan merugikan masyarakat serta lingkungan ditindaklanjuti jajaran di bawahnya.
Menteri Kehutanan RI mencabut area konsesi hutan tanaman industri PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau seluas 338.536 hektare.Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan yang terafiliasi APRIL Group ini ditandai dengan pamasangan plang oleh tim Satgas PKH, Jumat (20/11/2026).Penegakan hukum kali ini tidak hanya menyasar PT RAPP. Tindakan serupa juga dilakukan pemerintah terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL). Penertiban tersebut mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.Sedangkan terhadap PT GSL, Satgas PKH mengambil alih penguasaan perusahaan tersebut, mulai dari pabrik kelapa sawit (PKS), serta kebun kelapa sawitnya seluas 42 hektare.Belum ada penjelasan resmi dari Satgas PKH maupun manajemen PT RAPP dan PT GSL atas pencabutan izin konsesi ini. ***
























