Korupsi Kepala Daerah Marak, Sudah Ratusan yang Masuk Penjara
Kamis, 19 November 2026 20:33 WIB

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah masih menjadi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, sebanyak 227 kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut penindakan korupsi sepanjang 2004 hingga Oktober 2026.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga mengatakan, dari jumlah tersebut sebanyak 31 merupakan gubernur dan wakil gubernur. Sementara 196 lainnya merupakan bupati, wali kota, dan wakilnya.”Korupsi yang melibatkan kepala daerah bukan peristiwa terisolasi, melainkan persoalan yang berulang dari tahun ke tahun," ujar Kastorius dalam keterangan resminya, Kamis (19/11/2026).Adapun berdasarkan pemetaan risiko korupsi periode 2025–2026, pengadaan barang dan jasa menjadi area dengan proporsi terbesar, yakni 61,1%. Disusul manajemen aparatur sipil negara (ASN) sebesar 27,8% dan pengelolaan keuangan sebesar 11,1%.Untuk menekan risiko korupsi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).























