JAKARTA, POTRETNEWS.com — Terdakwa korporasi, Duta Palma Group milik Surya Darmadi dituntut untuk membayar denda dan uang pengganti dengan total Rp 81,8 triliun dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kegiatan usaha kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau pada 2004–2022.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai Duta Palma Group dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Tuntutan dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026). Jumlah denda dan uang pengganti ini dituntut terhadap lima terdakwa korporasi.Adapun terdakwa dalam perkara ini ialah; PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani.Para terdakwa dituntut membayar pidana pokok berupa denda masing-masing sebesar Rp100 miliar. Jaksa meyakini lima perusahaan turut melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
Kelima perusahaan tersebut diduga melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 juncto Pasal 18 UU Tipikor serta Pasal 607 ayat (1) huruf a juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).”Menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana denda masing-masing sebesar Rp100 miliar," ujar jaksa dilansir
potretnews.com dari
sindonews.com.Jaksa juga meminta agar pidana denda ini dibayarkan satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, maka harta benda perusahaan dapat dilelang untuk menutup pidana denda.Jaksa juga meminta agar harta benda Surya Darmadi dapat ikut disita dan dilelang apabila harta dan benda milik terdakwa tidak mencukupi. Surya Darmadi merupakan pengendali perusahaan tersebut.”Jika masih tidak mencukupi, maka Surya Darmadi dipidana penjara selama 730 hari," tutur jaksa. Jaksa juga meminta agar majelis menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti yang masing-masing nilainya berbeda. Total uang pengganti yang dibebankan dalam tuntutan ini mencapai Rp81,8 triliun.1. PT Palma Satu: untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp1.402.845.776.000 (1,4 triliun) dan 3.288.924 Dollar Amerika (setara Rp59.996.551.608 dengan kurs Rp18.240) dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 19.927.400.000.000 (19,9 triliun). Total: Rp 21.390.242.327.608 (21,3 triliun).2. PT Seberida Subur: untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 733.921.521.162 (733,9 miliar) dan 116.553,36 Dollar Amerika (setara Rp 2.126.166.393 dengan kurs Rp 18.240) dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 12.219.414.680.000 (12,2 triliun). Total: Rp 12.955.462.367.555 (12,9 triliun).3. PT Banyu Bening Utama: untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.649.199.498.905 (1,6 triliun) dan 429.624 Dollar Amerika (setara Rp 7.837.201.008 dengan kurs Rp 18.240) dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 15.884.130.500.640 (15,8 triliun). Total: Rp 17.541.167.200.553 (17,5 triliun).4. PT Panca Agro Lestari: untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 877.740.376.480 (877,7 miliar) dan 1.582.200 Dollar Amerika (setara Rp 28.862.492.400 dengan kurs Rp 18.240) dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 7.604.295.840.000 (7,6 triliun). Total: Rp 8.510.898.708.880 (8,5 triliun).5. PT Kencana Amal Tani: untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.467.499.306.387 (2,4 triliun) dan 2.468.556 Dollar Amerika (setara Rp 45.031.398.552 dengan kurs Rp 18.240) dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 18.285.382.240.000 (18,2 triliun).Pidana tambahan lain yang diminta jaksa yakni berupa pembubaran korporasi terhadap para terdakwa korporasi. Jaksa juga memerintahkan kepada instansi terkait untuk melakukan pencabutan izin usaha dan mencoret nama-nama korporasi tersebut dari daftar perseroan yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.***