Modus Tersangka Korupsi Dana Bencana BNPB: Pinjam Perusahaan Lain agar Dapat Proyek ’PL’

Rabu, 18 November 2026 09:11 WIB
Tim Redaksi
bmodus-tersangka-korupsi-dana-bencana-bnpb-pinjam-perusahaan-lain-agar-dapat-proyek-plbIlustrasi. Sumber: PULBAKET.com
JAKARTA, POTRETNEWS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan sejumlah modus operandi dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Praktik lancung ini diduga melibatkan oknum internal hingga pihak swasta dalam proyek pengadaan barang dan jasa untuk penanganan bencana. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa salah satu modus utama yang ditemukan penyidik adalah praktik ”pinjam bendera” alias meminjam perusahaan lain.

Dalam skema ini, sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan para tersangka menggunakan nama perusahaan lain agar bisa mendapatkan penunjukan langsung (PL) dalam proyek di lingkungan BNPB.

Tiga Modus Utama Korupsi Dana Bencana

Berdasarkan keterangan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/11/2026), terdapat setidaknya tiga pola utama yang dilakukan para pelaku:

Pinjam Bendera: Penggunaan identitas perusahaan lain oleh pihak terafiliasi tersangka untuk memanipulasi proses penunjukan langsung.

Plotting Proyek: Perusahaan tertentu sudah ditentukan (di-plotting) sebagai pemenang proyek dengan syarat memberikan komitmen fee atau uang kepada oknum di BNPB.

Markup Harga: Penggelembungan harga pengadaan barang dan jasa yang selisihnya diduga digunakan sebagai kickback atau suap bagi pejabat terkait.

"Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek, tetapi dengan komitmen memberikan sejumlah fee (uang) kepada oknum di BNPB," ujar dia dilansir potretnews.com dari mediaindonesia.com.

Selain itu, dia mengatakan modus lainnya adalah dugaan penggelembungan harga pengadaan barang dan jasa yang diduga untuk suap pada oknum di BNPB.

Kasus dugaan korupsi dana siap pakai di lingkungan BNPB mencuat setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan 15 orang, yang kemudian berlanjut pada penetapan lima orang sebagai tersangka pada hari berikutnya.Beli Kalender

Salah satu tersangka utama adalah BS, yang merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Letnan Jenderal TNI berinisial S (Kepala BNPB saat OTT terjadi). Empat tersangka lainnya meliputi:

GPS: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
RE: Tenaga Ahli Kepala BNPB.
GP: Direktur PT Trans Lintas Selaras.
SNG: Pihak swasta.
Barang Bukti yang Disita:
Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita aset senilai total Rp5,47 miliar yang terdiri dari:
Uang tunai: Rp3,35 miliar, USD 7.500, dan SGD 9.000.
Logam mulia: 56 keping emas (133 gram) senilai Rp315,8 juta dan tabungan emas (192 gram) senilai Rp452 juta.
Aset Kripto: Senilai Rp1,10 miliar.

Dugaan Keterlibatan Unsur TNI

Mengingat adanya keterlibatan perwira aktif, KPK telah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Pada 20 Oktober 2026, KPK secara resmi menyurati Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif dalam kasus ini.

Penyidik juga telah memeriksa Letjen TNI S dan seorang anggota TNI aktif yang menjabat sebagai Deputi BNPB sebagai saksi pada 12 November 2026. Selain pemeriksaan saksi, penggeledahan juga telah dilakukan di ruang kerja Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya untuk memperkuat bukti-bukti modus korupsi tersebut.***

Kategori : Hukrim
wwwwww
www.amsi.or.id