Agrinas Palma Minta Bantuan Bareskrim Polri Amankan Lahan Sawit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 18 November 2026 14:26 WIB
Tim Redaksi

JAKARTA, POTRETNEWS.com — PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) meminta pendampingan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk mengamankan lahan perkebunan sawit yang diserahkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Sejumlah lahan tersebut masih menghadapi kendala penguasaan sehingga belum sepenuhnya bisa dikelola perusahaan. Permintaan tersebut disampaikan Direktur Utama Agrinas Palma Mohammad Abdul Ghani saat bertemu Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas pengamanan aset, kendala penguasaan lahan, kelengkapan administrasi dan dokumen alas hak, serta moratorium kerja sama operasional (KSO) perkebunan.

Dilansir potretnews.com dari Kompas.com, Ghani berharap koordinasi dengan kepolisian, termasuk Kepolisian Daerah (Polda) dan Kepolisian Resor (Polres) di wilayah terkait, dapat membantu menyelesaikan persoalan penguasaan lahan.

”Sinergi dengan Polri menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan mandat perseroan, khususnya terkait pengamanan aset negara dan keberlangsungan operasional perkebunan," ujar Ghani dalam keterangan tertulis, Rabu (18/11/2026).

Selain pengamanan aset, Agrinas Palma akan melengkapi administrasi dan dokumen alas hak atas lahan yang dikelolanya. Kejelasan status dan dasar hukum pemanfaatan lahan dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada calon investor yang ingin menjajaki kerja sama dengan perusahaan.

Kepala Bareskrim Polri Asep Safrudin juga menyoroti pola KSO perkebunan. Menurut dia, moratorium KSO merupakan langkah tepat untuk mencegah tumpang tindih pengelolaan yang berpotensi memicu perselisihan antarkorporasi.

Asep berharap Agrinas Palma dapat menjalankan perannya sebagai perusahaan negara hingga ke daerah melalui pengelolaan perkebunan dan mendukung pelaksanaan program pemerintah. Ia mengingatkan agar seluruh proses pengelolaan aset dan penyelesaian persoalan lahan tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

”Kami berharap seluruh proses tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," pungkas Asep.***

Kategori : Hukrim
wwwwww
www.amsi.or.id