Nama Sukanto Tanoto Ikut Disorot di Dua Kasus: TPL Tersangka Korporasi Rp2 Triliun, Perusahaan Terafiliasi RGE Dilaporkan Walhi!

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Nama konglomerat Sukanto Tanoto kembali menjadi perhatian publik menyusul dua persoalan hukum dan lingkungan yang menjerat perusahaan terafiliasinya.

Pertama, penyidikan dugaan korupsi transfer pricing dan under invoicing PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp2 triliun.

Kedua, laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah terhadap delapan perusahaan yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk perusahaan yang disebut terafiliasi dengan kelompok usaha RGE.

Dua persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana aparat penegak hukum menelusuri struktur pengendalian korporasi, hubungan perusahaan afiliasi, aliran transaksi, hingga pihak yang menikmati manfaat ekonomi dari aktivitas perusahaan.

Dilansir potretnews.com dari monitorindonesia.com, sorotan terhadap Sukanto Tanoto menguat setelah Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) mendesak Kejaksaan Agung menelusuri peran Joseph Oetomo dan Sukanto Tanoto dalam perkara dugaan korupsi PT TPL periode 2008–2025.Berita Nasional

Sekretaris CERI, Hengki Seprihadi, menegaskan pengusutan perkara dengan estimasi kerugian negara sekitar Rp2 triliun tidak boleh berhenti pada jajaran direksi perusahaan.

CERI meminta penyidik menelusuri struktur kepemilikan, pengendalian perusahaan, aliran transaksi, serta pihak yang diduga memperoleh manfaat ekonomi dari transaksi yang sedang disidik.

”CERI mendesak Kejagung mengusut sampai ke penerima manfaat akhir (ultimate beneficial owner/UBO). Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh pelaksana di tingkat perusahaan, sementara pihak yang diduga mengendalikan atau menikmati manfaat ekonomi tidak ditelusuri,” kata Hengki, dikutip Ahad (15/11/2026).

Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan profil perusahaan TPL di Bursa Efek Indonesia (BEI) tertanggal 18 Oktober 2026 yang dikutip CERI, Allied Hill Limited tercatat sebagai pemegang 1.285.265.467 saham TPL atau setara 92,54 persen.Berita Nasional

Sementara itu, Anwar Lawden, S.H., yang tercatat sebagai direktur sekaligus sekretaris perusahaan, disebut tidak memiliki saham di TPL.

CERI menilai struktur kepemilikan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan siapa penerima manfaat akhir dan siapa yang sesungguhnya memiliki kewenangan pengendalian terhadap perusahaan.

Hengki secara khusus meminta Kejagung mengklarifikasi posisi Joseph Oetomo dan Sukanto Tanoto berdasarkan dokumen serta bukti hukum yang sah.

”Nama besar dan struktur perusahaan yang berlapis tidak boleh menjadi penghalang pengungkapan perkara. Namun, siapa pun yang akan dimintai pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada bukti yang cukup, bukan sekadar hubungan bisnis atau sejarah kepemilikan," tegasnya.

Dalam perkara TPL, Kejagung telah menetapkan PT Toba Pulp Lestari sebagai tersangka korporasi pada 7 September 2026.

Penyidik Jampidsus menduga perusahaan melakukan praktik transfer pricing dan under invoicing dalam transaksi penjualan produk bubur kertas atau pulp kepada perusahaan afiliasi sepanjang 2008–2025.

Penyidik mengungkap dugaan manipulasi klasifikasi produk melalui perubahan kode Harmonized System (HS). Produk yang seharusnya dikategorikan sebagai dissolving pulp diduga diubah menjadi paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).

Perubahan klasifikasi tersebut diduga berdampak pada nilai transaksi dan harga jual produk yang dilaporkan.

Kejagung juga mengungkap dugaan kerja sama dengan pejabat berwenang agar pengawasan terhadap kewajaran transaksi perusahaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam perkembangan berikutnya, penyidik menetapkan Direktur PT TPL berinisial AL sebagai tersangka pada 15 Oktober 2026. Ia diduga terlibat dalam manipulasi transaksi penjualan pulp kepada perusahaan afiliasi serta pemberian uang kepada pemeriksa pajak agar pengawasan dan pemeriksaan tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Selain AL, penyidik sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dari unsur pemeriksa pajak.

Estimasi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun.

Namun, hingga perkembangan perkara yang diberitakan tersebut, belum terdapat penetapan Sukanto Tanoto sebagai tersangka dalam kasus TPL.

Desakan CERI agar namanya ditelusuri merupakan tuntutan untuk mendalami kemungkinan hubungan pengendalian dan penerima manfaat akhir, bukan bukti keterlibatan pidana.

Belum selesai sorotan terhadap perkara TPL, perusahaan yang disebut terafiliasi dengan kelompok usaha RGE kembali masuk dalam laporan dugaan persoalan lingkungan di Kalimantan Tengah.

Walhi Kalteng pada 9 November 2026 melaporkan delapan perusahaan pemegang konsesi perkebunan dan kehutanan ke Polda Kalimantan Tengah.

Salah satu perusahaan yang dilaporkan adalah PT Industrial Forest Plantation dari Nusantara Fiber Group yang disebut terafiliasi dengan RGE milik Sukanto Tanoto.

Selain itu, PT Baratama Putra Perkasa yang dikaitkan dengan Asia Pulp & Paper (APP), bagian dari Sinar Mas Group, juga masuk dalam daftar perusahaan yang dilaporkan.

Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, menyatakan laporan tersebut disusun berdasarkan hasil analisis dan identifikasi wilayah konsesi yang terindikasi terbakar. Walhi juga melakukan pemeriksaan langsung terhadap tiga perusahaan sebagai sampel.

Menurut Janang, terdapat sedikitnya delapan perusahaan besar swasta yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran.

Walhi meminta Polda Kalteng tidak berhenti pada penerimaan laporan. Aparat diminta memeriksa kondisi lapangan, mengidentifikasi penyebab kebakaran, serta menelusuri pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan unsur pidana.

Persoalan ini juga mendapat perhatian Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Prof. Trubus Rahardiansah.Konsultasi Hukum

Trubus mendesak Polda Kalteng menelusuri pertanggungjawaban korporasi hingga ke tingkat pengambil keputusan. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pekerja lapangan atau manajemen operasional apabila terdapat bukti yang mengarah pada tanggung jawab pengurus maupun pengendali perusahaan.

Ia menyebut Sukanto Tanoto dan Franky Oesman Widjaja patut dimintai klarifikasi apabila ditemukan hubungan kewenangan, tanggung jawab, atau relevansi dengan pengelolaan perusahaan yang dilaporkan.

”Jangan sampai perusahaan hanya menjadikan pekerja lapangan sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban, sementara jajaran pengambil keputusan tidak pernah disentuh. Jika ada bukti yang mengarah kepada tanggung jawab direksi, komisaris, atau pengendali korporasi, semuanya harus ditelusuri sesuai ketentuan hukum," tegas Trubus, Sabtu (14/11/2026).

Data Walhi Kalteng memperkirakan luas lahan terbakar di provinsi tersebut mencapai sedikitnya 81.587 hektare sepanjang Januari-September 2026. Sementara itu, 205.926 titik panas terdeteksi selama Januari-Oktober 2026.

BPBD Kalteng juga mencatat 114.365 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Januari hingga 12 Oktober 2026.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.

Di tengah dua persoalan tersebut, penelusuran beneficial ownership dan struktur pengendalian korporasi menjadi salah satu tuntutan yang mengemuka.

Dalam perkara TPL, CERI meminta Kejagung membongkar hubungan transaksi dengan perusahaan afiliasi, mengusut kewajaran harga, dan menelusuri penerima manfaat akhir.

Sementara dalam laporan karhutla, Walhi meminta aparat menelusuri perusahaan induk, entitas anak usaha, serta pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan apabila ditemukan bukti keterlibatan.

Dua perkara tersebut memiliki karakter hukum berbeda. Kasus TPL telah memasuki tahap penyidikan tindak pidana korupsi dengan penetapan tersangka korporasi dan sejumlah tersangka perseorangan. Adapun laporan delapan perusahaan di Kalimantan Tengah masih memerlukan proses penyelidikan dan pembuktian.

Meski demikian, keduanya memperlihatkan pentingnya penelusuran tanggung jawab korporasi agar penegakan hukum tidak berhenti pada perusahaan operasional maupun pejabat pelaksana.

Kini, perhatian tertuju kepada Kejagung dan Polda Kalteng. Apakah penyidik akan menelusuri lebih jauh struktur pengendalian perusahaan, hubungan afiliasi, dan penerima manfaat akhir berdasarkan bukti yang tersedia?

Publik menunggu apakah penegakan hukum mampu mengungkap seluruh rantai tanggung jawab korporasi, termasuk apabila ditemukan keterlibatan pihak-pihak yang berada di balik pengendalian perusahaan besar.***

Sumber: https://monitorindonesia.com/hukum/read/2026/11/638850/sukanto-tanoto-disorot-di-dua-kasus-tpl-tersangka-korporasi-rp2-triliun-perusahaan-terafiliasi-rge-dilaporkan-walhi