Dana TPP Guru PPPK Rp1,5 Miliar Diduga Dikorupsi Dua Pejabat Disdikbud Rokan Hilir, Uangnya Dinikmati untuk Kepentingan Pribadi

PEKANBARU, POTRETNEWS.com — Dua pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, dituntut pidana masing-masing 3 tahun dan 1,5 tahun penjara terkait kasus korupsi. Kedua terdakwa yakni; Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Yundri, dituntut hukuman tiga tahun penjara dan Muhammad Akil yang menjabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dituntut 1 tahun 6 bulan penjara.

Mereka dinilai bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP) guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun anggaran 2025.

Tuntutan terhadap kedua terdakwa dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cristy Meilin dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Rohil dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (11/11/2026).

Jaksa menyatakan kedua terdakwa bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

”Menurut Terdaksa Yundri dengan pidana penjara selama tiga tahun, Terdakwa Muhammad Akil 1 tahun 6 bulan," ujar JPU.

Selain pidana penjara, Yundri dan Akil dituntut membayar denda masing-masing Rp50 juta. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 90 hari.

JPU memberikan hukuman tambahan kepada Yundri membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp600 juta lebih. "Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan," kata JPU

Sedangkan Akil dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp194 juta. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama satu tahun.

Atas tuntutan tersebut, kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya akan mengajukan pembelaan atau pledoi. Majelis hakim yang dipimpin Arief Boediono menunda sidang hingga Senin (16/11/2026).

Kasus ini bermula dari anggaran APBD Rohil Tahun 2025 untuk pembayaran TPP bagi 2.138 guru PPPK jenjang SD dan SMP. Setiap guru seharusnya menerima TPP sebesar Rp500 ribu per bulan.

Namun, TPP untuk November dan Desember 2025 tidak diterima para guru. Anggaran yang telah dicairkan justru dinikmati kedua terdakwa. Keduanya mengaku uang tersebut digunakan untuk menutupi kegiatan lain dan kepentingan pribadi.

Dalam perkara ini, Akil disebut menikmati uang TPP sebesar Rp957 juta lebih, sedangkan Yundri sebesar Rp600 juta lebih.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Rohil, kerugian keuangan negara mencapai Rp1.477.204.125.

Dari jumlah yang dinikmatinya, Akil telah mengembalikan Rp763 juta ke Kejari Rohil, sedangkan Yundri belum mengembalikan uang kerugian negara.***