Istana Sebut Gibran Masih Jabat Wapres meski Sampaikan Niat Ingin Mundur
Selasa, 10 November 2026 17:07 WIB
Presiden Prabowo Subianto yang diikuti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jelang penganugerahan gelar pahlawan nasional, di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).(Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden via KOMPAS.com)JAKARTA, POTRETNEWS.com — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming saat ini masih menjabat meski telah menyampaikan niatan untuk mundur dari posisinya. ”Kan beliau masih menjabat," kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026), saat ditanya awak media apakah akan ada kekosongan posisi Wakil Presiden usai Gibran menyatakan ingin mundur.Di tengah dinamika ini, Prasetyo menegaskan pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tetap fokus menjalankan tugas. ”Setiap hari Bapak Presiden juga memimpin rapat sebagaimana yang kemarin saudara-saudara juga ketahui dalam rangka memitigasi bencana," kata Prasetyo.BERITA TERKAIT:* Gibran Niat Ingin Mundur, Begini Mekanisme Penggantian Wapres Sesuai UUD 1945 * Gibran Temui Presiden Prabowo, Sampaikan Niat Mundur dari WapresPrasetyo sebelumnya menjelaskan Gibran menyampaikan keinginan untuk mundur dari kursi Wakil Presiden RI untuk merespons dinamika polemik ijazah yang bergulir di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mensesneg: Wapres Gibran Berniat Mengundurkan Diri Artikel Kompas.id Keinginan Gibran itu disampaikan saat bertemu Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan pagi hari tadi yang berlangsung sekitar 2,5 jam.Dalam pertemuan itu, menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur.Namun, dalam pertemuan yang sama, Prabowo juga memberikan saran-saran kepada Gibran sehingga membuat eks Wali Kota Solo itu kembali meminta waktu untuk membuktikan kebenaran soal polemik ijazahnya.”Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN," ujar dia dilansir Kompas.com.***




















