Gibran Temui Presiden Prabowo, Sampaikan Niat Mundur dari Wapres

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka pagi tadi menyampaikan keinginannya untuk mundur dari posisi orang nomor dua di republik ini Presiden kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Pihak Istana membenarkan kabar tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Gibran menyampaikan hal ini saat menemui Presiden Prabowo pada pagi hari tadi (Selasa, 10 November 2026).

”Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden, bersama dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA)," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo menegaskan, pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak keinginan Gibran untuk mundur.

Namun, dalam pertemuan itu, Prabowo juga memberikan saran-saran kepada Gibran sehingga membuat eks Wali Kota Solo itu kembali meminta waktu untuk membuktikan kebenaran soal polemik ijazahnya.

”Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN," ujar dia.

Polemik ijazah Gibran

Sebagaimana diberitakan banyak media, MA mengabulkan gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk pencalonan wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

”Ya, kami dapat kabar putusan," kata Subhan sebagai penggugat, Jumat (30/10/2026), dilansir Kompas.com.

Subhan kemudian mengirimkan bukti putusan kasasi dari Mahkamah Agung 742K/TUN/2026. Dalam amar putusan kasasi disebutkan: "Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adilis Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya."
Adapun pembatalan judex facti memiliki arti membatalkan fakta sidang yang dilakukan dalam persidangan tingkat sebelum kasasi, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kompas.com juga mengecek langsung lewat website https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/. Dalam website tersebut dijelaskan, putusan kabul ini merupakan kelanjutan dari perkara 62/G/2026/PTUN.JKT di tingkat pertama.

Adapun Majelis Hakim yang mengabulkan adalah Yulius sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing Maftuh Effendi, Hari Sugiharto, dan Michael Renaldy sebagai hakim anggota.

Untuk diketahui, gugatan ini sebelumnya disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Namun PTUN disebut tidak dapat menerimanya karena obyek permasalahan yang disengketakan Subhan.

Dalam Putusan PTUN Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, dijelaskan bahwa PTUN tidak berwenang menerima gugatan tersebut. Dokumen pendidikan Gibran yang digunakan saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 juga sempat dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK sebelumnya menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

MK juga menegaskan bahwa penilaian mengenai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.***