Gibran Niat Ingin Mundur, Begini Mekanisme Penggantian Wapres Sesuai UUD 1945

JAKARTA, POTRETNEWS.com — Isu pengunduran diri Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka semakin mencuat usai adanya pertemuan antara Gibran dengan Presiden RI, Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut mengutarakan niatan mengundurkan diri dari jabatan Wapres.

”Beliau (Gibran) menyatakan niatan untuk mengundurkan diri," ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dikutip dari Youtube Setpres, Selasa, 10 November 2026, dilansir metrotvnews.com.

Niatan tersebut buntut dari polemik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait syarat administrasi pencalonan Gibran sebagai Wapres. Presiden Prabowo tidak menolak niatan tersebut, tapi Gibran juga masih meminta untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikannya.

Alasan Penggantian Wapres

Kekosongan jabatan Wapres sebelum masa jabatan berakhir dapat terjadi karena beberapa hal. Penggantian bisa terjadi jika pejabat yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya.

Dalam kondisi tersebut, pengisian jabatan Wapres tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang. Pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan mekanisme yang ditempuh.

Mekanisme penggantian Wapres diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan jabatan Wapres, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemilihan hingga pelantikan Wapres pengganti tercantum dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Mekanisme Penggantian Wapres

Berdasarkan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, proses pengisian jabatan Wapres yang kosong melibatkan Presiden dan MPR. Berikut tahapan yang harus dilalui:

1. Penentuan jadwal sidang oleh MPR

MPR terlebih dahulu menyelenggarakan rapat gabungan paling lama 3 x 24 jam setelah terjadi kekosongan jabatan Wapres. Rapat tersebut bertujuan menentukan waktu pelaksanaan sidang paripurna untuk memilih Wapres pengganti.

Sidang paripurna pemilihan harus diselenggarakan paling lama 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi.

2. Presiden mengajukan dua calon

Setelah rapat gabungan menentukan jadwal sidang, pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden paling lama 3 x 24 jam setelah rapat dilaksanakan.

Surat tersebut dilengkapi persyaratan yang harus dipenuhi calon Wapres. Selanjutnya, Presiden mengusulkan dua nama calon beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum sidang paripurna diselenggarakan.

Paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum batas waktu 14 (empat belas) hari bagi Presiden menyerahkan usul 2 (dua) calon Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan Rapat Gabungan untuk membentuk tim verifikasi.

Tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan kedua calon.

3. Pemeriksaan dokumen calon Wapres

Setelah persyaratan diserahkan, tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut.

Berdasarkan Pasal 137 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, tim verifikasi memiliki ketentuan sebagai berikut:

Terdiri atas paling banyak 5% dari anggota MPR.

Susunan keanggotaannya mencerminkan Fraksi dan Kelompok DPD secara proporsional.

Masa kerja paling lama tujuh hari sejak Presiden menyerahkan dokumen persyaratan calon.

Dapat membentuk tim ahli untuk membantu proses verifikasi.

Jika ditemukan dokumen yang belum lengkap, pimpinan MPR menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden agar dilakukan perbaikan atau pelengkapan. Presiden diberi waktu paling lama empat hari sebelum sidang paripurna diselenggarakan.

Apabila persyaratan masih belum lengkap, masa kerja tim verifikasi dapat diperpanjang hingga 1 x 24 jam sebelum sidang. MPR juga dapat menunda sidang paripurna, tetapi penundaan tersebut tidak boleh melewati batas waktu 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

4. Pemilihan Wapres dalam sidang paripurna

Setelah kedua calon dinyatakan memenuhi persyaratan, MPR menetapkan keduanya sebagai calon Wapres yang dapat dipilih dalam sidang paripurna. Sebelum pemungutan suara, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan.

MPR kemudian memilih satu dari dua calon tersebut. Berdasarkan Pasal 140, calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wapres terpilih.

Jika kedua calon memperoleh suara sama banyak, pemilihan diulang satu kali. Apabila hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan salah satu dari kedua calon untuk mengisi jabatan Wapres.

5. Penetapan dan pelantikan Wapres terpilih

Hasil pemilihan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani pimpinan MPR dan para saksi. Wapres terpilih kemudian ditetapkan melalui Ketetapan MPR.

Selanjutnya, MPR melantik Wapres terpilih dalam sidang paripurna sesuai tata cara pelantikan yang berlaku.

Bagaimana Jika Presiden dan Wapres Mengalami Kekosongan Jabatan Bersamaan?

UUD 1945 juga mengatur mekanisme apabila jabatan Presiden dan Wapres mengalami kekosongan secara bersamaan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (3).

Dalam kondisi tersebut, tugas kepresidenan dijalankan secara bersama-sama oleh tiga menteri, yaitu:

Menteri Luar Negeri.
Menteri Dalam Negeri.
Menteri Pertahanan.

MPR kemudian menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari untuk memilih Presiden dan Wapres baru. Calon yang dipilih berasal dari dua pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.***